Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menganalogikan kasus dugaan korupsi e-KTP seperti wayang. Sebab, ada dalang atau orang yang mengatur gerakan dengan sembunyi.
"Makanya kalau saya, nganggap wayang. Saya menyampaikan ke dalang, lakonnya ini Semar Mbangun Kayangan. Soal ada improvisasinya, yang penting jangan langgar pakem," kata Tjahjo dalam pembukaan Musrenbang di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (29/3/2017).
Advertisement
Namun kenyataannya, dalam instruksi tersebut, sang dalang ternyata mendapat instruksi dari dalang-dalang lainnya. Hal inilah yang membuat proses megaproyek e-KTP terhambat dan dikorupsi sedemikan rupa.
"Dalam proses e-KTP ini dalangnya jadi ada yang menginstruksikan lagi. Nah, dalang yang menginstruksikan itu ada dalang-dalang di atasnya lagi, sehingga harga per-blangko Rp 4.700 bisa jadi Rp 16 ribu," kata dia.
Tjahjo menyatakan, proses distribusi e-KTP akan berjalan lagi pada April 2017. Ia pun memfokuskan kepada 4,5 juta penduduk yang sudah merekam tetapi belum memiliki blangko.
"April siap cetak 7 juta blangko, di samping untuk 4,2 penduduk yang sudah merekam, kita juga mencadangkan 3 juta blangko," Tjahjo Kumolo menandaskan.
