RI-Prancis Sepakat soal Kemerdekaan Palestina

Isu kemerdekaan Palestina dan mengatasi terorisme jadi agenda penting lainnya bagi Presiden Jokowi dan Hollande.

oleh Septian Deny diperbarui 30 Mar 2017, 09:47 WIB
Presiden Jokowi dan Presiden Prancis Francois Hollande memeriksa pasukan kehormatan pada Upacara Kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (29/3). Kehadiran Presiden Hollande diiringi pasukan nusantara dan dan marching band. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Selain di bidang ekonomi, pemerintah Indonesia dan Prancis sepakat meningkatkan kerja sama untuk menyikapi isu-isu internasional seperti kemerdekaan Palestina dan terorisme.

Hal tersebut menjadi salah satu hasil dari pertemuan bilateral yang dilakukan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dan Presiden Prancis Francois Hollande di Istana Negara dalam rangkaian kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

"Selain kerja sama bilateral, Indonesia dan Prancis juga melakukan kerja sama yang sangat erat di berbagai isu internasional. Antara lain isu kemerdekaan Palestina, pasukan perdamaian dunia, serta melawan ekstremisme dan terorisme," ujar Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Rabu 29 Maret 2017. 

Jokowi menjelaskan, kedua negara sepakat untuk terus memperjuangkan tercapainya perdamaian Palestina-Israel melalui konsep two-state solution. Sebagai salah satu negara penyumbang terbanyak pasukan perdamaian dunia, ucap dia, Indonesia-Prancis sepakat meningkatkan kerja sama, termasuk peningkatan kapasitas bahasa Prancis bagi pasukan Indonesia.

"Indonesia dan Prancis juga sepakat mengenai pentingnya penyebaran nilai-nilai toleransi dan penghilangan xenophobia sebagai bagian dari upaya memberantas ekstremisme dan terorisme," kata dia.

Sementara itu, Hollande mengungkapkan, ‎Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan Indonesia mampu mengamalkan kebinekaan yang bersifat toleran.

"Di Prancis, kami memiliki model lainnya yang pada prinsipnya sama, yaitu kebebasan dan saling toleransi. Jadi melalui konsepsi Islam tersebut, yaitu milik Indonesia yang berdasarkan cara untuk hidup bersama-sama, tetapi harus sama-sama kuat menghadapi ancaman terorisme, namun tanpa diskriminasi apa pun terhadap agama," tandas Hollande. 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya