Liputan6.com, Jakarta - Kemacetan menjadi masalah di kota besar di setiap provinsi. Hal ini pun membuat pemerintah berupaya menyediakan sarana transportasi masal berbasis jalan dengan pelayanan maksimal.
Menurut Kasubdit Teknologi Sarana Angkutan Umum Kementerian Perhubungan, Nurhadi Unggul Wibowo, salah satu pelayanan yang saat ini dilakukan menyediakan 3.000 unit angkutan umum seperti bus, yang tersebar di seluruh kota ibu kota provinsi.
Baca Juga
Advertisement
“Yang sudah terealisasi 700 unit bus besar di Jabodetabek tapi operasionalnya itu disubsidi pemerintah daerah," ungkap Nurhadi saat ditemui di kawasan Kasablanka, Jakarta, Kamis (30/3/2017).
Lebih lanjut Nurhadi menyampaikan, bus yang telah dikerahkan kepada pemerintah kota akan dievaluasi dalam beberapa periode.
Sementara itu, Direktur Strategy Business Unit (SBU) Pemeliharaan dan Perbaikan Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD), Bambang Suryo Susakti menyatakan, keberdaan bus saat ini belum dimaksimalkan masyarakat.
“Selama tarif transportasi lebih mahal dari cicilan motor, mereka tak akan berpindah. Sebelum supir pelayanan baik, segala fasilitas baik, kemudian tarifnya (terkjangkau),“ ungkapnya Bambang di tempat yang sama.
Bambang menuturkan, selama syarat yang disebutkan di atas belum bisa terwujud, maka angkutan umum seperti bus akan melakukan berbagai inovasi untuk memperoleh pendapatan.
“Saat ini pemerintah DKI meningkatkan pajak outdoor reklame. Dengan adanya media reklame kami mendapatkan revenue yang jumlahnya cukup memadai untuk cover biaya operasional. Dengan demikian bisa terapkan tarif yang lebih rendah,” jelas Bambang.
