Pemerintah Ingin PLTP Sarulla Produksi Listrik 1.000 MW

Liputan6.com, Tapanuli Utara - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ingin pengembangan energi panas bumi secara optimal, dari Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Sibual-buali, Pembangki‎t Tenaga Panas Bumi (PLTP) Sarulla atau PLTP Sarulla.

Jonan mengatakan, ‎PLTP Sarulla telah memproduksi listrik sebesar 110 Mega Watt (MW) dari unit I. Pada September 2017 akan beroperasi unit II berkapasitas 110 MW dan bertambah 110 MW dari unit III pada Mei 2018.

"Ini Energi Baru Terbarukan yang besar sebesar 110 MW. Nanti September 110 MW, kemudian Mei 2018 sebesar 110 MW jadi 330 MW," kata Jonan, saat melakukan kunjungan kerja ke PLTP Sarulla, di Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Jumat (31/3/2017).

Jonan menginginkan, PT Medco Power Indonesia beserta mitranya, terus mengembangkan energi panas bumi PLTP Sarulla, bahkan kalau bisa sesuai dengan potensi yang ada Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Gunung Sibual-buali tempat PLTP Sarulla yaitu sebesar 1.000 MW.

"Dikembangkan saja terus,kalau bisa 1.000 MW, ya dorong 1.000 MW," ucap Jonan.

Jonan menuturkan, saat ini PT PLN (Persero) membangun jaringan kelistrikan transmisi Sumatera untuk men‎yebarkan listrik lebih merata, sehingga listrik dari pembangkit bisa langsung disalurkan melalui jaringan tersebut.

"Saya yakin PLN dukung, karena PLN bangun transmisi Sumatera. 500 dan 275 kilo Volt (kV)," tutur Jonan.

Presiden Direktur Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro mengungkapkan, berdasarkan studi yang telah dilakukan pada 2006, potensi listrik yang dapat dihasilkan dari energi panas bumi di Sarulla sebesar 1.000 MW. Namun untuk memproduksi maksimal harus dilihat terlebih dahulu kekuatan uapnya, kebutuhan listrik dan harga jual yang ekonomis.

"Nah kalau kita bicara soal performance reservoar kita perlu test dulu. Memang ini ada cadangan berpotensi segitu. Tapi kalau kita coba reservoar itu dan mendapatkan hasil segitu, ya akan kita kembangkan. Sama apakah permintaan di Sumut (Sumatera Utara) itu cukup, lalu apakah tarif ekonomis untuk investasi," tutur Hilmi.