Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah harus proaktif mencari penyebab belum berjalannya pembangunan tol Kunciran-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Padahal, Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol ini telah dilakukan sejak 2009 dengan Tim Pembebasan Tanah pertama dibentuk pada 2010.
Ketua Institute Transportasi Indonesia Darmaningtyas mengatakan, pemerintah dan para pemangku kepentingan perlu mengakselerasi proses pembangunan jalan tol Kunciran-Bandara. Pasalnya, keberadaan jalan tol tersebut tak hanya menunjang aksesabilitas ekonomi dan sosial masyarakat naaksesibilitasmun juga berdampak ekonomi nasional.
“Kami memang tidak memiliki riset khusus yang menyangkut load traffic dari wilayah Tangerang dan sekitarnya menuju Cengkareng terutama Bandara, setiap harinya. Tetapi dari pemantauan yang ada, memang kondisi lalu-lintasnya macet,” ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (3/4/2017).
Ada beberapa dampak, baik secara ekonomis, ekologis, maupun sosial, yang ditimbulkan oleh kondisi lalu-lintas seperti itu. Secara ekonomis, kondisi kemacetan ini akan menyebabkan terjadinya pemborosan biaya untuk mengakses tempat tujuan.
Biaya bahan bakar dan waktu yang terbuang percuma di jalan akan menyebabkan tingkat produktifitas masyarakat rendah. Sementara, di Tangerang dan sekitarnya banyak industri dan perusahaan yang produksi banyak diangkut menuju ke bandara maupun pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
“Jalan Tol Bandara-Batuceper-Kunciran juga menjadi lintasan alternatif menuju ke Bandara Soekarno Hatta maupun pelabuhan Tanjung Priok,” ungkap dia.
Baca Juga
Advertisement
Sedangkan, bagi masyarakat umum yang berkepentingan untuk menuju Bandara Soekrano-Hatta maupun wilayah Barat dan Utara Jakarta juga mengalami hambatan karena kemacetan lalu-lintas.
Akibatnya, lanjut Darmaningtyas, bukan hanya menyebabkan biaya BBM yang naik, tetapi juga hilangnya waktu produktif, serta polusi udara yang dihasilkan oleh kendaraan yang menderu lambat di jalanan.
Namun, dia berpendapat jika saat ini perkembangan proyek pembangunan jalan tol tersebut menghadapi masalah terkait dengan pembebasan lahan, maka pemerintah dan pihak terkait harus membantu, bukan malah saling menghambat.
“UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tetapi, tentunya kompensasi yang diberikan kepada masyarakat juga harus sesuai dan layak. Artinya win-win solution-lah,” kata dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Muhidin Mohamad Said mengatakan pihaknya akan berupaya mencari penyebab belum terlaksananya pembangunan tol Kunciran-Bandara ini.
Menurut dia, untuk memulai konstruksi jalan tol, terlebih dulu harus melihat keseluruhan kemajuan pembebasan lahannya. Ini untuk memastikan agar pembangunannya tetap berlanjut hingga selesai.
"Kami sudah memberikan sejumlah kemudahan untuk mempercepat pembangunan jalan tol sehingga kalau sampai terhambat harus dicari tahu penyebabnya," tutur dia.
Muhidin mengatakan, meski sudah ada satu seksi yang lahannya sudah bebas, namun harus dipastikan titik lokasi lainnya yang belum bebas. Ini agar pembangunan tol dapat terus berjalan hingga selesai.
"Jangan sampai nantinya alat-alat berat sudah masuk ke lokasi, serta pembangunan dimulai kemudian harus berhenti di tengah jalan karena ada beberapa titik yang tanahnya masih ada permasalahan. Dalam membangun jalan tol tentunya harus juga mempertimbangkan pekerjanya dan mesin-mesinnya, kalau berhenti ditengah jalan mereka kan harus tetap dihitung," jelas dia.
Muhidin menuturkan, DPR bersama Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan terus memberikan regulasi untuk mempercepat pembangunan jalan tol. Diantaranya dengan menalangi biaya pembebasan tanah.
"Jadi tidak mungkin kalau pembangunan jalan tol Kunciran- Bandara terhambat karena kendala birokrasi pemerintah. Pemerintah justru ingin mempercepat pembangunan jalan tol yang memiliki fungsi strategis tersebut," tandas Muhidin.
Sebagai informasi, iInvestor tol Kunciran-Bandara, PT Jasamarga Kunciran-Cengkateng saat ini masih terus melaksanakan pembebasan lahan di ruas tersebut terutama pada seksi IV Jurumudi-Benda sudah mencapai 59,14 persen. Sedangkan hingga kini progress total pembebasan tanah proyek tol ini masih sekitar 27 persen.
Jalan tol yang memiliki panjang 14,19 km ini terbagi ke dalam empat seksi yakni Seksi I Kunciran-Pakojan-Cipete. Seksi II Cipete-Poris-Plawad Indah-Buaran Indah-Tanah Tinggi. Kemudian, seksi III Tanah Tinggi-Batusari-Batujaya-Belindung-Pajang-Jurumudi, dan seksi IV Jurumudi-Benda.
Jalan yang akan melintasi 12 kelurahan di lima kecamatan di Kota Tangerang ini membutuhkan sebanyak 2.497 bidang tanah dengan luas total lahan yakni 1.226,965 meter persegi. (Dny/Gdn)
