Liputan6.com, Baghdad - Daerah Otonomi Khusus Kurdi di Irak, segera menentukan nasibnya sendiri, apakah mereka tetap bersama Negeri 1001 Malam atau memisahkan diri dan jadi negara merdeka.
Penentuan nasib ini akan dilakukan melalui referendum. Rencananya, pemungutan suara akan dilakukan dalam waktu dekat.
Kepastian digelarnya referendum, diumumkan usai dua partai besar Kurdi, Partai Demokratik (KDP) dan Partai Persatuan Kurdi (PUK) melakukan pertemuan.
Pertemuan tersebut, dipimpin langsung pemimpin dua partai itu yaitu Presiden KDP Masoud Barzani dan Ketua Umum PUK Jalal Talabani.
Baca Juga
Advertisement
"Pertemuan mendiskusikan hak warga Kurdi untuk menentukan kemerdekaan politik dan adminstratifnya dan juga untuk membangun sebuah negara merdeka," ucap pernyataan KDP.
Selain itu, pernyataan KDP menyebut, kedua partai setuju berkerjasama secara serius demi mewujudkan referendum tersebut. Pasalnya, mereka menanggap masalah ini sebagai kepentingan nasional.
Pekan lalu, Barzani telah menemui Sekjen PBB Antonio Guterres. Pertemuan difokuskan pada kemungkinan pelaksanaan referendum kemerdekaan.
KDP pun mengklaim, PBB telah bersedia menjadi perantara antara Irak dan Kurdi terkait masalah permintaan referendum.
Guterres yang pada pekan lalu berada di Ibukota Irak Baghdad walau mengaku bertemu perwakilan[ Kurdi]( 2821891 ""), pria Portugal itu tidak menyinggung bagaimana peluang referendum dilaksanakan di Kurdi.
Dalam twitternya ia menuliskan fokus kunjungan ke Irak adalah mendiskusikan masalah kemanusia dan perlindungan warga sipil.
