Liputan6.com, Jakarta Pemerintah diminta konsisten menerapkan aturan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Ini demi mendorong pertumbuhan sektor manufaktur di dalam negeri semakin maju.
Pengamat Multimedia Heru Sutadi menuturkan, pemerintah harus berlaku adil bagi investor yang masuk dengan tidak menerapkan standar ganda. Kemudian mencermati alasan penerapan TKDN terkait pembangunan pabrik.
"Semua perlu dikembalikan ke alasan mengapa menetapkan aturan TKDN. Setidaknya ada dua alasan, pertama industri lokal bergerak untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan juga kemudian menyerap tenaga kerja. Ini agar jangan sampai yang menikmati ramainya bisnis ini hanya pihak asing, sementara kita hannya jadi pasar," ujar dia di Jakarta, Selasa (4/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Seperti langkah Samsung membangun pabrik ponsel senilai US$ 23 juta sebagai investasi awal di Cikarang yang dinilai baik. Adapula PT Aries Indo Global (AIG), yang membangun pabrik ponsel dengann merek Evercoss sebesar Rp 1 triliun di Semarang, Jawa Tengah.
Namun kemudian muncul rencana Apple yang membangun pusat riset di Indonesia. Meski baru tahap komitmen pemerintah sudah memberi sertifikat TKDN sehingga ponsel milik Apple kini bisa masuk ke pasar Indonesia.
Menurut dia, aturan TKDN, semestinya ditetapkan secara jelas dan berlaku bagi semua pemain. Tidak bisa, sertifikasi TKDN diberikan pada pemain yang baru sebatas komitmen.
"Harus jelas dan berlaku sama bagi semua pemain. Sebab ketika satu pemain diberikan kelonggaran, yang lain juga nanti minta kelonggaran," tegas Heru.
Menurut dia, jika hanya membangun pusat R&D seperti yang dijanjikan Apple, dinilai tidak perlu ada kewajiban TKDN. Beberapa vendor seperti Nokia, Huawei, BlackBerry sudah membangun dan kerja sama dengan seperti kampus seperti Universitas Indonesia (UI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB).
"Kalau TKDN kita perlu lebih dari sekadar R&D. Karena semangat awalnya mereka kita minta bangun pabrik," tandasnya.
Dia khawatir, bila ini tidak konsisten diterapkan akan membuat Indonesia semata menjadi pasar dan pemain lain menjadi tidak nyaman karena pemerintah bisa dianggap pilih kasih. Terutama pemain lain yang sudah investasi besar untuk membangun pabrik.
