Liputan6.com, Jakarta Cagub DKI Jakarta nomor urut dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)- Djarot Saiful Hidayat mengkritisi tentang program down payment (DP) nol rupiah yang digagas oleh Anies Baswedan. Menurut Ahok, tidak mungkin pemerintah membayar Rp 350 triliun hanya untuk memberikan rumah kepada warga.
Perhitungan Rp 350 triliun diperoleh dari pernyataan Anies yang menyebut ada 1 juta warga DKI tak punya rumah dikali dengan harga rumah Rp 350 juta. Ahok sendiri punya program khusus buat rumah tinggal bagi warga Jakarta. Bagi yang penghasilan Rp 3 juta tinggal di rusun, penghasilan Rp 7 juta tinggal di kos, sementara Rp 10 juta tinggal di rumah.
Advertisement
“Tidak mungkin Pemda bayar Rp 350 triliun. Kita subsidi seumur hidup (tinggal di rusun),” kata Ahok.
Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono turut memberikan pendapatnya mengenai program DP nol rupiah yang diusung Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam Pilkada DKI 2017. Ia mengatakan, mustahil membeli rumah dengan harga Rp 350 juta di tengah kota Jakarta.
“Kalau itu milik orangtua dijual ke anaknya itu mungkin saja,” ucap Sumarsono.
Menurut program Anies-Sandi, uang muka untuk pembelian rumah, akan ditalangi pemerintah provinsi. Konsumen tetap harus mencicil uang muka tersebut. Namun, sebelum diberikan talangan uang muka ini, konsumen sudah memiliki tabungan sebesar Rp 13,8 juta atau Rp 2,3 juta selama 6 bulan.
Dalam situs resmi calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut tiga DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno, jakartamajubersama.com, dijelaskan program Down Payment (DP) nol rupiah, merupakan program kredit murah berbasis tabungan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.
Cawagub DKI Jakarta nomor urut dua, Djarot Saiful Hidayat mempertanyakan ucapan pesaingnya, cagub DKI Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, yang menyebut masih banyak rumah seharga Rp 350 juta di Jakarta. Menurut Djarot, sulit mendapatkan rumah seharga Rp 350 juta kecuali di kota-kota penyangga.
"Kalau ada tempatnya, di mana? Perumahan mana yang Rp 350 juta di Jakarta, nggak ada. Kalaupun Rp 350 juta ada, mungkin di daerah Bogor, Tangerang, Bekasi. Kalau Jakarta sih seingat saya sulit," kata Djarot.
Menurut Djarot, hunian seharga Rp 350 juta bukan hal tidak mungkin ditemukan, namun hal tersebut sudah langka. Ia menuturkan, lebih mungkin jika Rp 350 juta itu untuk sebuah apartemen atau rusun.
"Kalau ada bangun rumah, kemudian Rp 350 juta itu apartemen atau rusun, itu mungkin masih bisa," tuturnya. Tapi kalau rumah yang 1 atau 2 lantai itu saya ingin tahu di mana tempatnya, saya juga mau beli," ucah Djarot.
Anies juga sempat memaparkan, agar dapat terwujud, menurut Anies, hunain seharga Rp 350 juta bisa dibicarakan dengan pihak perbankan. Dia yakin, aturan DP nol rupiah bisa direalisasikan. Anies juga meluruskan, bahwa data Ahok Rp 350 T tidak benar, menurutnya, yang dibantu Pemda hanya soal DP saja, bukan belikan rumah kepada warga.
"Tapi DP-nya," kata Anies.
Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Dijelaskan oleh Sumarsono, itu beralasan penjulan tanah harus berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) setiap wilayah. Sedangkan harga tanah maupun nilai jual objek pajak (NJOP) di Jakarta telah melebihi harga tersebut.
"Saya kira tidak di bawah NJOP, kecuali itu tipu-menipu," tegas Sumarsono.
(*)
