Jokowi: Tak Bisa Ditawar, APBN Harus Bebas dari Korupsi

Presiden Jokowi meminta jangan sampai kementerian terjebak rutinitas tak berkualitas dan tidak boleh ada celah sedikitpun korupsi APBN.

oleh Ahmad Romadoni diperbarui 04 Apr 2017, 13:31 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (15/3). Sidang kabinet ini dihadiri para menteri Kabinet Kerja dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi ingin para menteri memperhatikan semua program yang ada di kementerian masing-masing. Jokowi ingin semua program prioritas Nawacita selesai pada 2018.

"Saya tekankan bahwa tahun 2018 merupakan tahun yang sangat penting bagi penyelesaian program-program pemerintah sesuai dengan Nawacita," ujar Jokowi di Istana Negera, Jakarta, Selasa (4/4/2017).

Karena itu, Jokowi meminta kementerian dan lembaga mengawasi betul satu per satu program kerja mereka. Para menteri dituntut lebih teliti, detail, dan rinci dalam melihat program yang ada di Kementerian mereka.

"Agar sesuai dengan prioritas yang telah kita tetapkan. Jangan hanya diserahkan ke eselon satu, eselon dua, bahkan eselon tiga. tolong semua para menteri periksa sendiri, kawal sendiri program di kementerian secara detail," imbuh Jokowi.

Jangan sampai, kementerian terjebak pada rutinitas tak berkualitas. Dan tidak boleh ada celah sedikitpun adanya korupsi pada APBN.

"Jangan ditawar-tawar lagi. Pastikan bahwa seluruh APBN kita ini bebas dari korupsi, dan lakukan pencegahan di kementerian dan lembaga masing-masing. Jangan ragu-ragu untuk bertidak keras, tegas terhadap uang yang berada di APBN kita," Jokowi memungkas.

Tag Terkait

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya