Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menargetkan penerbitan sertifikat tanah mencapai 5 juta sertifikat pada 2017. Hanya saja, rencana itu sedikit menghadapi kendala.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan kendala itu adalah tidak adanya anggaran dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN 2017). Dalam APBN hanya dialokasikan anggaran untuk sertifikasi tanah 2 juta.
"Ada persoalan anggaran yang ada di APBN 2017 itu baru untuk 2 juta sertifikat, yang 3 juta itu belum ada," kata Darmin di Kantornya, Jumat (7/4/2017).
Oleh karena itu, Darmin mengaku akan mengalokasikan tambahan anggaran untuk penerbitan sertifikasi 3 juta tanah dalam APBN Perubahan 2017. Hanya saja, dia mengaku untuk terlebih dahulu mencari alternatif.
Baca Juga
Advertisement
Alternatif ini karena jika harus menunggu APBN-P maka target 5 juta lahan sudah disertifikasi tersebut tidak akan tercapai. "Tadi Wakil Menteri Keuangan bilang mereka akan cari jalan bridging dulu, supaya target itu tercapai," tegas dia.
Demi mendukung hal itu, Darmin juga akan mempercepat pelaksanaan pendidikan vokasi dan sertifikasi bagi juru ukur tanah. Saat ini, juru ukur yang dimiliki pemerintah sangat kurang.
Di saat yang sama, Darmin juga membuka peluang bagi para juru ukur independen untuk bekerjasama dengan pemerintah demi percepatan sertifikasi tanah ini. "Jadi nanti tender juru ukur independen, siapa yang lebih murah, ya nanti mereka yang laksanakan," tutur Darmin.
Dalam APBN 2017, 2 juta sertifikasi tanah tersebut dianggarkan pemerintah hanya sekitar Rp 1,4 triliun. Dengan demikian, butuh tambahan anggaran lebih dari dua kali lipat untuk mensukseskan program ini.
