Liputan6.com, Jakarta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemerintah akan membangun lima proyek prioritas nasional di Kalimantan Tengah (Kalteng) pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.
"Pemerintah akan membangun lima proyek prioritas nasional di Kalteng," kata Bambang dalam keterangan resminya di Jakarta, Jumat (7/4/2017).
Bambang menyebut, lima proyek tersebut, meliputi pembangunan Bandar Udara Muara Teweh; jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; peningkatan struktur jalan akses menuju Pelabuhan Bahaur-Pulang Pisau.
Adapula pembangunan jalan akses menuju Pelabuhan Teluk Sigintung-Seruyan; dan pembangunan jalan akses Bandara Muara Teweh yang merupakan proyek-proyek untuk mendukung kegiatan prioritas konektivitas nasional.
Baca Juga
Advertisement
"Tema pembangunan 2018 yang menekankan pada investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di 2018, sekaligus mengurangi ketimpangan baik antar individu maupun antar wilayah," dia menerangkan.
Dalam RKP 2018 telah disepakati 10 sektor Prioritas Nasional, yaitu: (1) Pendidikan; (2) Kesehatan; (3) Perumahan dan Permukiman; (4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata; (5) Ketahanan Energi; (6) Ketahanan Pangan; (7) Penanggulangan Kemiskinan; (8) Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman; (9) Pembangunan Wilayah; (10) Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan.
Keseluruhan proyek prioritas nasional tersebut didukung beberapa pengarusutamaan, yaitu revolusi mental, kesetaraan gender, perubahan iklim, pemerataan, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
"Penyusunan RKP 2018 mememperkuat prinsip Money Follows Program dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratis, dan Spasial, dengan penekanan beberapa hal," Bambang menambahkan.
Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran. Hal ini dilakukan terutama dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada 2018, serta memperkuat koordinasi antara Kementerian/Lembaga dan Pusat-Daerah.
Kedua, perkuatan pengendalian perencanaan yang dilakukan dengan menyusun proyek prioritas pembangunan hingga satuan 3 untuk memastikan perencanaan dijalankan dengan baik.
Ketiga, perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan yang dilakukan dengan penyusunan proyek prioritas hingga detil rencana lokasi pembangunan.
Keempat, penguatan integrasi sumber pendanaan, baik yang bersumber dari swasta, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Diharapkan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, dan terpadu menjadi kunci untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dicapai,” ujar Bambang.
Untuk mendukung prioritas nasional, kata Bambang, diharapkan dalam pembahasan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pelaksanaan Musrenbang Provinsi dapat dilakukan pendekatan money follows program dalam arti fokus anggaran hanya pada program-program yang sudah terbukti manfaatnya.
Sedangkan dalam pembahasan dengan Kabupaten/Kota perlu dilakukan dengan penajaman perencanaan yang lebih fokus dan terintegrasi dari program/kegiatan prioritas nasional (lokus kegiatan/proyek berikut kesiapan yang diperlukan), serta perkuatan DAK dengan lebih meningkatkan keterkaitan alokasi DAK dengan pencapaian sasaran-sasaran program/proyek prioritas nasional.
