Liputan6.com, Jakarta Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah kembali mencuat. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai realokasi tersebut akan memakan anggaran cukup besar sehingga tidak efektif dan efisien bagi pemerintah.
Indonesia dinilai baru dapat mengimplementasikannya dalam jangka panjang, bukan waktu dekat.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengungkapkan, pemerintah harus mempertimbangkan kembali wacana pemindahan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya karena alasan biaya yang mahal. Apalagi infrastruktur pendukung sudah terbangun di Jakarta.
Baca Juga
Advertisement
"Itu idenya sih sudah zaman Bung Karno. Tapi harus dipikirkan lagi, karena biayanya terlalu mahal, tidak efektif memindahkan ke sana karena sudah terlanjur semua infrastruktur pendukung ada di sini. Pemerintah kan uangnya terbatas," jelas dia saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Jumat (7/4/2017).
Biaya pemindahan tersebut, kata Hariyadi, harus ditanggung APBN. Sementara bagi pengusaha tidak terlalu berdampak signifikan lantaran pengurusan kegiatan pengusaha rutin dilakukan di daerah masing-masing.
"Pemerintah yang berat karena kalau pindah ke sana menimbulkan biaya tinggi, jadi tidak efektif. Parlemen ada di sini, jadi mesti dilihat betul kajiannya, jangan sampai hanya menghamburkan uang, tapi tidak efektif," dia menjelaskan.
Menurutnya, ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta dipindah ke Palangkaraya belum tepat terlaksana dalam waktu dekat. Masalahnya, implementasi tersebut harus didukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
"Selama ekonomi Indonesia belum terlalu bagus, berat lah untuk pindah karena pertumbuhan ekonomi paling menentukan walaupun efeknya akan bagus buat Palangkaraya guna memacu pertumbuhan baru," papar Hariyadi.
Namun demikian, Hariyadi tidak menutup kemungkinan bahwa Indonesia dapat memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya dalam jangka panjang.
Sebab hal ini sudah lazim di negara lain. Contohnya Amerika Serikat (AS) menetapkan ibu kota di New York, sedangkan pusat keuangan ada di Washington DC.
Sementara Myanmar menempatkan Naypyidaw sebagai ibu kota atau pusat pemerintah dan Yangon sebagai pusat ekonomi.
"Bisa saja kalau suatu saat Indonesia sudah jadi negara maju bisa dimungkinkan (pindah ibu kota). Ke depan kan bisa saja koordinasi pakai video conference, kalau e-government sudah lebih bagus. Tapi pemindahan ibu kota tidak dalam waktu dekat," tandasnya.
