Liputan6.com, Jakarta - Pengurus Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jakarta Timur membentuk Satgas Penanganan Jenazah. Hal ini untuk menyikapi munculnya spanduk dan aksi penolakan dari sejumlah kelompok tertentu untuk memandikan dan menyalatkan jenazah pendukung salah satu pasangan calon.
Ketua GP Ansor Jakarta Timur Mahmud Muzofar menyampaikan pembentukan satgas itu juga merupakan bentuk keprihatinan ormas tersebut.
Advertisement
"Bagaimana kita mengawal NKRI agar tidak terpecah belah? Apalagi ini hanya soal pilgub," tutur Mahmud di markas GP Ansor Jaktim, Jalan Jambore Raya, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (7/4/2017).
Menurut dia, munculnya kelompok tertentu yang menolak memandikan jenazah sesama muslim malah memperkeruh persatuan bangsa. Keharmonisan hidup bertetangga juga terganggu dengan adanya permainan isu SARA.
"Kami mengimbau supaya menghentikan segala bentuk politisasi agama dan penyebaran isu SARA untuk menghadirkan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran meski berbeda pilihan," Mahmud menjelaskan.
Dia juga mengaku mendengar kabar ada sekelompok warga yang menolak menyalatkan jenazah di Petojo, Jakarta Pusat, dikarenakan pilihan politiknya. Dia mengatakan tim GP Ansor dan Banser sudah ke kawasan itu untuk menyelidiki perihal tersebut.
"Ini murni bentuk kepedulian kami tanpa ada maksud politis. Di Pilkada DKI kami netral," ujar Mahmud.
Ketua Satgas Penanganan Jenazah, Ahid Syibli menambahkan, nantinya tim tersebut mengurusi jenazah mulai dari memandikan, menyalatkan hingga menguburkan.
"Kami siapkan semuanya dari mobil jenazah, imam untuk menyalatkan dan barang keperluan terkait pengurusan jenazah. Seperti kain kafan, sabun, dan sebagainya. Semuanya kami sediakan gratis," terang Ahid.
Satgas Penanganan Jenazah GP Ansor Jaktim akan bekerja selama 24 jam. Tidak hanya di wilayah Jakarta Timur saja, namun di seluruh DKI Jakarta.
"Bagi masyarakat yang jenazah keluarganya ditolak disalatkan, silakan hubungi kami di nomor 082147032711 dan 085697592204," pungkas Ahid.
