Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan pemindahan ibu kota tidak harus disertai dengan pembangunan istana presiden.
Dia menyatakan, inti dari pemindahan ibu kota yaitu pemindahan lokasi pusat administrasi pemerintahan. Oleh karena itu paling penting yaitu ada kantor presiden dan kantor-kantor kementerian serta lembaga negara.
"Pokoknya ada pusat pemerintahan, bentuknya istana atau bukan, tidak penting. Pokoknya kantor presiden, tempat tinggal presiden dan kementerian-kementerian. Sama seperti di Jakarta sini," ujar dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (10/4/2017).
Baca Juga
Advertisement
Bambang juga mengungkapkan, selain Palangkaraya, tidak tertutup kemungkinan kota lain untuk dikaji sebagai opsi ibu kota pengganti Jakarta. Namun kota-kota di Kalimantan dianggap paling memungkinkan karena jarang terjadi gempa.
"Ya kami melihat semua opsi. Pokoknya di luar Jawa. Pulau Kalimantan diunggulkan karena tidak rawan gempa," ujar dia.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkaji kemungkinan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya di Kalimantan Tengah.
Terbukti dengan adanya permintaan dari Presiden Jokowi kepada Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro untuk melakukan kajian teknis perihal pemindahan ibu kota tersebut.
Hal itu diungkapkan Menteri Bambang saat membuka Musrenbang Kalteng 2017 di Palangkaraya, Kamis 6 April 2017. "Kita perlu kajian-kajian itu dan Bapak Presiden sangat serius untuk mempertimbangkanya (pemindahan ibu kota)" ujar dia.
