Liputan6.com, Semarang - Kementerian Pertanian (Kementan) menyerahkan Formasi dan Hasil Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Penyuluh Pertanian yang dinyatakan lulus seleksi.
Penyerahan ini diserahkan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman kepada 441 Bupati/Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten/Kota di Ungaran, Semarang, Selasa (11/4/2017).
Hadir pada kegiatan tersebut Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, Perwakilan KPK dan Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi.
Baca Juga
Advertisement
Pada kesempatan ini, Amran menegaskan keberhasilan yang diraih Indonesia saat ini, yakni meningkatkan produksi pangan strategis dan pendapatan bagi petani, tidak terlepas dari peranan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).
Buktinya, Indonesia mampu melewati ancaman peristiwa El Nino 2015 dan La Nina 2016. Keberhasilan beradaptasi terhadap kedua peristiwa tersebut, pada 2016 tidak ada paceklik sehingga produksi pangan meningkat, impor pangan menurun bahkan tidak ada impor.
"Produksi padi selama dua tahun yakni 2015 hingga 2016 naik 11 persen, jagung naik 21,8 persen, cabai naik 2,3 persen, dan bawang merah naik 11,3 persen. Kemudian, tidak ada impor beras, ekspor beras naik 43,7 persen, impor jagung turun 66,6 persen dan impor bawang merah turun 93 persen," tegas Amran.
Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Penyuluh Pertanian yang berasal dari Tenaga Harian Lepas TB Penyuluh Pertanian (THL-TBPP) merupakan momentum yang telah diperjuangkan sejak lama.
THL-TBPP diarahkan untuk melaksanakan tugas pendampingan kepada pelaku utama dalam mengembangkan agribisnis dan membantu Penyuluh Pertanian PNS sesuai dengan programa penyuluhan kecamatan dan programa penyuluhan pertanian desa.
"Ada 23.000 PPL dari kebutuhan 70.000. Tapi dari kekurangan tenaga PPL ini, Indonesia mampu meraih swasembada. Untuk itu, saya minta THL harus jujur dalam bekerja, dengan tekad dan komitmen membantu tingkatkan produksi dan kesejahteraan petani," ujar Amran.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengungkapkan nasib penyuluh THL saat ini sudah jelas. Hal ini menurut dia dapat terwujud karena kegigihan Mentan Amran dan jajaran Komisi IV DPR RI. Untuk itu, penyuluh THL yang telah diangkat status menjadi CPNS harus mampu memajukan petani.
"Peran penyuluh harus bisa menyelesaikan problem yang ada di petani, walaupun jumlah penyuluh belum memenuhi jumlah yang diinginkan yakni satu desa satu penyuluh. Harapan saya, penyuluh harus menggunakan hight teknologi agar bisa berkomunikasi dengan petani dan mendata permasalahan secara cepat. Penyuluh mau tidak mau, suka tidak suka harus masuk di era digital," jelas dia.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron menyampaikan apresiasi kepada Menteri Pertanian yang merespon dengan cepat perjuangan DPR RI bersama penyuluh THL. Menurutnya, Kementerian Pertanian telah mendorong peran penyuluh THL sebagai pasukan organik yang senantiasa ada di tengah petani, sehingga pembangunan pertanian saat ini mengalami kemajuan.
"Untuk itu, etos kerja penyuluh THL yang statusnya sudah menjadi CPNS, harus mampu meningkat dan gigih meningkatkan produksi dan kesejahteraan petani," kata Herman.
Untuk diketahui, Kementan mengusulkan formasi sebanyak 7.684 orang penyuluh THL-TB Pertanian yang berusia kurang dari 35 tahun kepada Menteri PAN-RB guna peningkatan status kepegawaian untuk diangkat menjadi CPNS Penyuluh Pertanian.
Adapun THL-TB Penyuluh Pertanian yang berusia lebih dari 35 tahun akan diarahkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PPPK diterbitkan.
