Liputan6.com, Jayapura - Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cendrawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian mengatakan pihaknya akan mengerjakan proyek pembangunan jalan Trans Papua tahun anggaran 2017 di sejumlah titik tersulit. Sebelumnya, TNI AD telah menyelesaikan proyek jalan Trans Papua dari Wamena ke Mumugu tahun anggaran 2016.
"Tentunya titik-titik yang paling sulit yang akan dikerjakan oleh TNI dalam pembangunan jalan Trans Papua," kata Hinsa di Jayapura, Papua, dilansir Antara, Minggu, 16 April 2017.
Ia mengatakan pembangunan jalan Trans Papua yang menjadi bagian TNI AD belum dikerjakan karena pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional X Papua terlebih dahulu akan melakukan survei.
"Kemarin barusan saya rapat dengan pihak Balai Jalan Wilayah X untuk apa yang nanti kami kerjakan pada 2017. Saya juga akan pimpin pertemuan untuk pengerjaan di tahun 2017 tapi mereka kan ada tahap survei. Nah, tim survei bulan ini akan berangkat ke lokasi, lalu mereka kembali jelaskan titik-titik mana yang akan dikerjakan oleh TNI," tutur dia.
Terkait pembangunan jalan dari Sinak, Kabupaten Puncak ke Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, yang sempat terhenti karena adanya penembakan dan pembunuhan operator alat berat oleh kelompok bersenjata, Pangdam menyampaikan hal itu bukan dikerjakan oleh TNI.
"Jalan itu tidak diberikan kepada TNI, tapi merupakan pekerjaan dari Kementerian PUPERA, dalam hal ini Balai Jalan. TNI hanya diminta bantu untuk mengamankan karena waktu itu yang mengerjakan proyeknya adalah PT Modern, dan dibakar, operator dibunuh, sehingga tidak ada operator yang mau naik (ke sana)," kata Hinsa.
Baca Juga
Advertisement
Namun, kata dia, TNI melalui program pendekatan teritorial kemudian membangun sejumlah honai dan rumah bagi masyarakat di Sinak dan sekitarnya, termasuk membagikan 300 sepatu kepada anak-anak usia sekolah.
"Sejak peristiwa itu, Sinak menjadi menarik. Kita coba lakukan kegiatan teritorial di sana, kita bangun honai-honai untuk masyarakat, kita bangun rumah dan jalan yang diminta oleh mama-mama di sana sehingga mereka bisa berjualan hingga ke Mulia, karena jalannya tinggal 7,5 kilometer yang belum tembus," kata Hinsa.
Program pendekatan secara teritorial itu, kata mantan Dandim Mimika, membuat 150 warga yang selama ini masih berseberangan dengan pemerintah langsung menyatakan diri turun gunung dan kembali ke pangkuan NKRI.
"Itu sebenarnya tidak ujuk-ujuk itu ada proses, proses mereka lihat loh, di sekitar Sinak ada pembagian honai dan rumah," kata dia.
Mantan Kasdam Cendrawasih itu mengungkapkan masyarakat di pedalaman Papua sebenarnya menginginkan adanya pembangunan di segala bidang, terutama infrastruktur jalan dan rumah tinggal.
Hal itu disampaikan warga Sinak melalui Danramil setempat yang meminta tolong untuk dipertemukan dengan Bupati Puncak Willem Wandik. Permintaan yang disampaikan saat Bupati Puncak meresmikan kantor cabang pembantu Bank Papua di sana.
"Sebenarnya permasalahan mereka (warga pedalaman Papua) karena infrastruktur yang terbatas. Ini yang sebenarnya digenjot dan kita dorong pemerintah daerah, dan ini yang kami sampaikan dan dorong ke Bupati Wileem Wandik, tolong perhatikan Sinak, bantu buat jalan bagi mereka," kata Bupati Puncak.
Hinsa mengakui masih ada kelompok berseberangan dengan pemerintah yang perlu didekati dan diberikan pemahaman bahwa pemerintah sangat serius memperhatikan kemajuan masyarakat Papua.
