Liputan6.com, Jakarta - DPD PDI Perjuangan Jawa Barat melakukan rapat koordinasi untuk pemenangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat pada Pilgub DKI Jakarta putaran kedua. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh ratusan kader partai berlambang banteng dari 27 kabupaten dan kota di Tanah Pasundan itu digelar di Menara 165, Jakarta Selatan.
Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, partisipasi para kader PDIP di luar DKI Jakarta ini semata-mata tidak hanya mengawal proses demokrasi saja. Akan tetapi untuk pemenangan Ahok-Djarot merupakan bagian dari perjuangan para kader PDIP dari Jawa Barat untuk menjaga kebhinekaan agar tetap utuh.
Advertisement
“Kita melihat isu SARA di Pilgub DKI Jakarta ini begitu masif. Contoh nyata, kemarin Pak Djarot diusir secara paksa usai menunaikan Salat Jumat di bilangan Tebet, lantaran ia berpasangan dengan Ahok yang beragama non Muslim. Dan ini sinyal-sinyal bahwa kebhinekaan sudah mulai pudar. Ini ironi sekali,” ujar Hasanuddin.
Oleh karena itu, Hasanuddin segera mengimplementasikan perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk menjaga persatuan. Yakni dengan mengerahkan kader PDIP di Jawa Barat dalam melakukan sosialisasi pentingnya kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Kita melihat bahwa masyarakat Jakarta itu hetrogen, bermacam macam etnis ada di sini. Jadi, para kader PDIP Jawa Barat ini terus melakukan sosialisai kebhinekaan ke komunitas manapun di Jakarta agar tak mudah diprovokasi oleh pihak luar yang ingin memecah belah persatuan,” imbuh Hasanuddin.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto sempat mengatakan, pengerahan pengurus wilayah dan kepala daerah ke Jakarta yang dilakukan PDIP merupakan wujud dari rasa gotong royong yang dimiliki PDIP. Hal ini, diakui Hasto, sudah dilakukan PDIP sejak lama.
"Pada saat Pilkada serentak tahun 2015 dan 2017 yang baru saja berlalu, daerah yang tidak Pilkada bantu yang Pilkada. Di Papua Barat kami juga terapkan. Kalau dibagi proporsional jumlah orang yang dikirim dibagi jumlah penduduk. Maka di Papua Barat prosentasenya lebih besar," ucap Hasto.
Instruksi dan penugasan itu sendiri, dituangkan dalam surat DPP PDIP bernomor 2654/IN/DPP/III/2017 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bambang DH dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan dikeluarkan di Jakarta pada 16 Maret 2016.
Hasanuddin menambahkan, ia melihat figur Ahok-Djarot sebagai pasangan yang mampu menjaga kebihnekaan secara utuh. Kombinasi dua sosok yang berbeda latar belakang budaya dan agama menjadi cerminan kebhinekaan. Pasangan ini pun bukan baru bicara "akan" melakukan sesuatu untuk rakyat Jakarta.
“Tapi Ahok dan Djarot telah melakukan banyak hal demi rakyat Jakarta,” tegas Hasanuddin.
(*)
