Liputan6.com, Jakarta - Pemungutan suara pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua tinggal sehari lagi. Jelang puncak pesta demokrasi itu, Polri mengeluarkan maklumat berisi larangan memasuki wilayah Ibu Kota Jakarta, terutama bagi mereka yang datang untuk mendatangi tempat pemungutan suara (TPS) hari H pencoblosan 19 April 2017.
"Kapolda sudah diperintahkan untuk membuat maklumat untuk melarang orang dari luar Jakarta masuk ke Jakarta. Kalau untuk jalan-jalan iya (boleh)," ujar Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Kantor Menkopolhukam, Jakarta, Senin 17 April 2017.
Advertisement
Tito mengatakan, kedatangan massa ke tempat pemungutan suara (TPS) apalagi dalam jumlah besar, membawa dampak intimidatif secara politis dan secara psikologis sudah kegiatan politik.
"Dan kita akan lakukan tindakan tegas dengan diskresi yang ada," lanjut Tito.
Tito mengatakan, Kapolda yang diperintahkan mengeluarkan maklumat adalah seluruh Kapolda di Pulau Jawa, Lampung, dan beberapa daerah di Sumatera.
Polda Metro Jaya, KPUD, dan Bawaslu DKI pun mengeluarkan maklumat jelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua. Mereka sepakat melarang mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi pemilih di TPS.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, maklumat itu salah satunya melarang aksi yang disebut 'Tamasya Al Maidah'. Pihaknya mengimbau agar massa dari luar Jakarta yang tak memiliki hak suara agar tak perlu mengikuti aksi tersebut saat pencoblosan Pilkada DKI 19 April 2017.
"Kapolda sudah keluarkan maklumat ya, intinya bahwa di maklumat itu melarang adanya mobilisasi massa ke Jakarta terutama ke TPS-TPS," ujar Argo di Mapolda Metro Jaya, Senin (17/4/2017).
Maklumat dengan Nomor: MAK/01/IV/2017; Nomor: 345/KPU-Prov-010/IV-2017; dan Nomor: 405/K.JK/HM.00.00/IV/2017 itu ditandatangani oleh masing-masing kepala instansi, yakni Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan, Kepala KPUD DKI Sumarno, dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti. Maklumat bersama ini dikeluarkan pada 17 April 2017.
Berikut tiga poin isi surat maklumat tersebut:
1. Setiap orang dilarang melaksanakan mobilisasi massa yang dapat mengintimidasi secara fisik dan psikologis dalam bentuk kegiatan apapun yaitu yang akan datang ke TPS di Jakarta bukan untuk menggunakan hak pilihnya karena dapat membuat situasi Kamtibmas di Jakarta kurang kondusif dan masyarakat dapat merasa terintimidasi baik secara fisik maupun psikologis sedangkan sudah ada penyelenggara Pemilukada yaitu KPU Provinsi DKI Jakarta dan pengawas Pemilu Kada yang berwenang yaitu Bawaslu DKI Jakarta dan jajarannya.
2. Bila ada sekelompok orang dari luar Jakarta yang akan melaksanakan kegiatan tersebut maka Polri, TNI, dan instasi terkait akan melaksanakan pencegahan dan pemeriksaan di jalan dan akan dimintai untuk kembali dan bila sudah berada di Jakarta maka akan kembalikan ke daerah masing-masing.
3. Bila sekelompok orang tersebut tetap memaksa ke Jakarta dan melanggar aturan hukum maka akan diproses dan dikenakan sanksi sesuai prosedur hukum.
Argo mengatakan, maklumat tersebut diterbitkan untuk mencegah intimidasi yang dilakukan sekelompok orang terhadap pemilih di Jakarta.
Mobilisasi massa ke TPS-TPS dengan alasan mengantisipasi terjadinya kecurangan pun tak dibenarkan. Sebab, Polri dibantu TNI dan Satpol PP telah diterjunkan ke tiap-tiap TPS untuk mengamankan jalannya proses pemungutan suara.
"Jadi setiap satu TPS nanti ada satu polisi, satu TNI, dua petugas ketertiban dan panitia KPPS. Ada juga pengawas independen," terang Argo.
Selain personel di TPS pada Pilkada DKI 2017 putaran kedua, pihaknya juga menerjunkan petugas patroli gabungan TNI-Polri di tiap-tiap kelurahan, kecamatan, dan Ibu Kota secara keseluruhan.
Polda Jawa Barat juga mengeluarkan maklumat berisi larangan ke Jakarta terkait Pilkada DKI 2017. Maklumat ini menyusul instruksi Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian jelang puncak pesta demokrasi di Ibu Kota.
Ada tujuh poin dalam maklumat bertajuk "Larangan Melakukan Perbuatan yang dapat Mengganggu Ketertiban Umum Jelang Pemilukada DKI Jakarta" itu. Salah satu poinnya adalah Kapolda mengingatkan agar masyarakat Jawa Barat tidak terprovokasi datang ke Jakarta untuk menyampaikan pendapat di muka umum terkait Pilkada DKI 2017.
Tamasya Al Maidah
Ketua Panitia Tamasya Al Maidah, yang juga ketua dari kelompok Presidium Alumni 212, Ansufri ID Sambo mengklaim, ada 100 ribu peserta aksi yang telah mengonfirmasi datang ke Jakarta saat pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua, Rabu, 19 April nanti. Mereka tergabung dari sejumlah daerah baik Jabodetabek, Medan, Madura, dan daerah lainnya.
"Sekitar 100 ribu orang sudah menyatakan siap sudah konfirmasi akan datang," tutur Ansufri saat konferensi pers di Aula Buya Hamka Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (17/4/2017).
Ia menyebut, rencananya 100 orang akan diturunkan langsung memantau setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta. Dengan jumlah TPS yang diketahui sebanyak 13.034 lokasi, ia menambahkan, maka hitungannya akan ada sekitar 1,3 juta massa yang digerakkan dalam Tamasya Al Maidah itu.
"Kita harapkan nanti seperti itu," jelas dia.
Para peserta aksi yang datang dari luar daerah nantinya, akan diterima masjid dan musala yang ada di Jakarta untuk menginap. Pihaknya terus berkomunikasi menggandeng seluruh masjid dan musala di Ibu Kota untuk dapat menerima massa tersebut.
"Ini demi mengawal kemenangan umat Islam agar tidak dicederai oleh kecurangan-kecurangan. Walaupun sudah dilakukan oleh KPU dan lainnya, kami mensinyalir belum kuat. Ini supaya demokrasi tidak dicederai," tutur Ansufri.
Nantinya, para peserta Tamasya Al Maidah akan digerakkan ke sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang lokasinya berdekatan dengan masjid atau musala tempat mereka menginap. Jemaah akan memantau jalannya pemungutan suara di sana dari jauh.
"Sekitar 20-30 meter. Datang, duduk, melihat saja. Kita tidak lakukan intimidatif. Kalau terjadi intimidasi di sana kita sorakin. Ini sudah banyak terjadi dan dibiarkan oleh aparat. Kita datang untuk mendukung petugas menegakkan kebenaran," jelas dia.
Peserta aksi pun tidak hanya diam saja. Akan ada yang melakukan dokumentasi baik melalui foto atau pun video hingga proses perhitungan suara di TPS selesai.
"Jika terjadi pelanggaran-pelanggaran kita bawa ke ranah hukum," ucap Ansufri.
Seruan Presiden, MUI, dan PBNU
Presiden Jokowi mengatakan, hak warga untuk menggunakan hak pilih pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua 19 April 2017 dijamin konstitusi. Sehingga warga tidak perlu ragu berpartisipasi pada pilkada nanti.
"Saya mengajak seluruh warga semua warga yang mempunyai hak untuk memilih gunakan hak pilih itu tanpa ragu," ujar Jokowi di beranda Istana Merdeka, Jakarta, Senin 17 April 2017.
Jokowi menjamin, pelaksanaan Pilkada DKI 2017 putaran kedua ini berjalan dengan lancar. Dia telah memerintahkan seluruh aparat keamanan negara untuk memastikan Pilkada DKI Jakarta berjalan dengan lancar.
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin mendukung maklumat yang dikeluarkan Kapolda Metro Jaya Irjen M Iriawan terkait larangan pengerahan massa di Pilkada DKI Jakarta.
"Saya kira bagus itu, tidak ada mobilisasi massa. Semua itu berjalan saja dengan benar dan dengan suasana yang tetap kondusif diawasi oleh yang memiliki kompetensi. Masyarakat ikut mengawasi itu tidak masalah, yang tidak boleh itu mobilisasi massa besar-besaran dari pihak mana pun," kata Ma'ruf di kediamannya di Koja, Jakarta Utara, Senin 17 April 2017.
Ma'ruf berharap tidak ada intimidasi dalam Pilkada DKI Jakarta. Apa pun hasil dari pilkada nanti semua pihak diminta berlapang dada.
"Karena itu marilah kita jaga dan supaya masyarakat memilih dengan aman, tanpa ada intimidasi dari siapapun. Sehingga suasana fair, jujur, adil, dan kita jaga situasi Jakarta," ujar dia.
Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj menyatakan, tidak perlu ada upaya pengerahan massa ke DKI Jakarta untuk mengawasi TPS pada saat pencoblosan pilkada 19 April 2017. Sebab, tindakan tersebut berpotensi mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat.
"Tidak perlu dilakukan. Tidak perlu ramai-ramai. Dari dulu saya tidak senang dengan pengerahan massa," ujar Said Aqil di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Senin (17/4/2017).
Dia menegaskan, masyarakat tidak perlu melakukan pengawasan di TPS saat pencoblosan Pilkada DKI 2017. Sebab, sudah ada pihak keamanan yang menjaga. Karenanya, Said meminta masyarakat mempercayakan pengamanan di TPS kepada pihak penyelenggara Pilkada.
"Mari kita percayakan pengamanan di TPS kepada penyelenggara. Di TPS kan ada dari Panwaslu dan Bawaslu, ada banyak pihak yang menyaksikan. Saya percaya dengan Bawaslu dan saksi-saksi dari perwakilan peserta Pilkada," pungkas Said.
PBNU juga mengeluarkan imbauan agar Pilkada DKI 2017 tidak memanas. PBNU kepada para warga NU khususnya, menjaga keamanan ketertiban DKI, baik sebelum dan sesudah pencoblosan Pilkada DKI 2017
Advertisement
Seruan Tokoh Lintas Agama
Jelang pencoblosan Pilkada DKI 2017 putaran kedua, para tokoh agama merapatkan barisan. Tidak hanya itu, pertemuan tokoh lintas agama itu menyerukan beberapa poin terkait kelancaran pemungutan suara pada Rabu, 19 April mendatang.
"Tanggal 19 April 2017 yang akan datang akan dilaksanakan Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua. Sehubungan dengan Pilkada tersebut, kami para pemimpin Organisasi organisasi keagamaan, menyerukan kepada seluruh umat beragama di DKI Jakarta," ucap Ketua PBNU Said Aqil, di kantornya, Jakarta, Senin (17/4/2017).
Dalam pertemuan tersebut, para tokoh lintas agama menelurkan lima pon, yang dibacakan satu persatu masing-masing perwakilan. Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) I Uskup Agung Jakarta MGR Ignatius Suharyo mengatakan, pihaknya menyerukan tetap bersikap tenang, tidak takut, dan berpikir jernih dalam menyikapi keadaan.
"Kita wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk mensukseskan Pilkada DKI Jakarta putaran kedua serta menjaga keamanan dan kedamaian demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Suharyo.
Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pdt Henriette T Hutabarat menilai, Pilkada DKI 2017 putaran kedua penting bagi masa depan bangsa. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh umat beragama yang mempunyai hak pilih, memberikan prioritas waktu untuk datang ke TPS-TPS dan menggunakan hak pilihnya.
"Setiap warga negara yang baik, wajib berpartisipasi dalam Pilkada ini sebagai suatu wujud pengorbanan yang nyata bagi nusa dan bangsa," tutur Henriette.
Ketua Umum Niciren Syosyu Indonesia (NSI) Maha Pandita Utama Suhadi Sendjaja menyebutkan, dalam menentukan pilihan sesuai dengan suara hati setiap umat beragama harus mengedepankan nilai-nilai Kebangsaan dan Kebhinnekaan.
"Yang diharapkan memberi makna positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945," jelas Suhadi.
Kemudian Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Wisnu Bawa Tenaya, meminta semua pihak terus berdoa agar Tuhan selalu menjaga bangsa dan negara kita.
"Agar para pemimpinnya senantiasa diberi hidayah dan terang kebijaksanaan. Sehingga melalui proses ini kita bersama-sama dapat maju menuju Indonesia yang semakin adil, makmur, dan beradab," ungkap Wisnu.
Yang terakhir, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia (Matakin) Uung Sendana mengharapkan semua pihak bisa menjaga dan menghindarkan intimidasi.
"Mari kita semua menjaga dan menjamin masa tenang (Pilkada DKI 2017 putaran kedua) yang sedang berlangsung seraya menghindari berbagai bentuk intimidasi serta politisasi agama," tutup Uung.
Pengamanan Pilkada DKI
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menegaskan, pihaknya sudah siap mengamankan Pilkada DKI 2017 putaran kedua yang akan berlangsung pada Rabu, 19 April 2017. Sebanyak 65 ribu personel dari Polri, TNI, Pemda, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas) diturunkan mengamankan pesta demokrasi warga DKI ini.
"Polri dan TNI jumlahnya lebih dari 30 ribu. Itu sudah banyak dan lebih banyak dari 212. Baik di TPS maupun kekuatan standby," ujar Tito di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Senin 17 April 2017.
Menurut Kapolri, tindakan pengamanan Pilkada DKI 2017 ini dilakukan untuk mencegah adanya pengelompokkan massa di TPS. Dia menilai, keberadaan massa yang terlalu besar di satu TPS memberikan kesan intimidatif, baik psikis, maupun psikologi sehingga berpotensi memengaruhi prinsip kebebasan dan kerahasiaan pemilih.
"Ada rencana gerakan massa dari luar dengan alasan macam-macam. Kampanye atau untuk mengawasi kecurangan, misal tamasya. Prinsip kita tidak ingin ada pengelompokan massa di TPS karena di TPS sudah memiliki sistem pengawasan sendiri. Ada Panwaslu, Bawaslu, saksi-saksi, pengawas independen, media, macam-macam," ujar Tito.
Kapolri menambahkan, Kepolisian akan total dalam menjaga Pilkada DKI 2017, sehingga tidak ada gangguan dalam pencoblosan dan penghitungan suara. Dengan demikian, Pilkada DKI putaran kedua dapat berjalan aman dan lancar.
Tito juga membeberkan formasi pengamanan di setiap TPS. "1 Polri, 1 TNI, dan linmas. Minimal satu polisi satu TPS. Jumlah TPS ada 13.034," ujar dia.
Tidak hanya itu, Tito menyebutkan, terdapat sejumlah personel yang bersiaga di Polda, Polres, dan Polsek, serta pasukan cadangan jika terjadi gangguan keamanan di Ibu Kota.
"Kemudian kita memperkuat kekuatan standby di Polda, Mabes, Polsek, Polres, dan juga koordinasi dengan panglima dan Polhukam untuk mengerahkan pasukan pengamanan cadangan jika diperlukan," ujar Tito.
Pengamanan ketat ini, diharapkan memberikan ketenangan bagi warga DKI yang akan memilih dalam Pilkada DKI 2017 putaran kedua.
"Ini sudah cukup besar tapi saya kembalikan ke masyarakat tidak perlu takut," Tito menandaskan.
Advertisement
