Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI Ahmad Basarah mengatakan, Pilkada DKI Jakarta satu-satunya momen pilkada serentak 2017 yang marak diwarnai isu propaganda kebhinekaan. Kenyataan ini tentu dianggap dapat merusak kebangsaan.
Selain itu, isu tersebut dianggap dapat membuat kohesivitas persatuan nasional menjadi terkikis. Kondisi ini disebutnya mengandung misi pecah belah yang dulu dipraktikkan Belanda sehingga dapat menguasai dan menjajah Indonesia ratusan tahun lamanya.
Advertisement
"Di masa-masa kolonialisme melawan penjajah hampir semua komponen bangsa sudah ikut terlibat dalam perjuangan merebut kemerdekaan. Bahkan Komunitas Tionghoa juga berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Bahkan dalam rapat BPUPK terdapat Liem Koen Hian, Tan Eng Hoa, Oei Tiang Tjoi dan Oei Tjong Hauw yang berasal dari keturunan Tionghoa dan AR Baswedan yang keturunan Arab," kata Basarah di Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Bahkan, kata dia, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta pernah mengungkapkan ciri dari warga negara Indonesia sejati. Yaitu mereka yang tidak menutup diri dari kehadiran orang lain yang mungkin berbeda suku, agama, keyakinan politik, serta lainnya.
"Bung Hatta berpandangan bahwa orang Indonesia tulen haruslah menghilangkan penyakit provinsialisme," ujar Basarah.
Menurut Basarah, Pilkada DKI ini merupakan agenda negara dan bukan agenda agama untuk memilih pelayan masyarakat. Untuk itu, hendaknya semua pihak tunduk pada otoritas hukum negara yang telah disepakati bersama secara nasional.
"Kita jadikan Pilkada DKI sebagai sarana memilih pemimpin yang sesuai kebutuhan warga Jakarta agar Ibu Kota Negara ini benar-benar dapat menjadi kota yang mencerminkan peradaban tinggi bangsa di mata rakyat Indonesia sendiri dan juga internasional," ujar Basarah.
*Ikuti Quick Count Pilkada DKI Jakarta dari tiga lembaga survei di Liputan6.com pada Rabu 19 April 2017.
