Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum menerima laporan terkait rencana pembangunan wahana hiburan sekelas Disneyland di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah (Jateng). Izin dari investor asing yang ingin menggarap dan memodali proyek itupun belum sampai ke meja BKPM.
Deputi Bidang Pengendalian Penanaman Modal BKPM, Azhar Lubis mengungkapkan, setiap investor asing atau perusahaan kategori Penanaman Modal Asing (PMA) yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia harus izin ke BKPM Pusat, selain ke pemerintah daerah.
"Kalau ada PMA atau ada saham asing walaupun itu perusahaan sudah ada di sini, tetap izin ke BKPM. Tapi kalau tidak ada asing atau modalnya dari dalam negeri, izinnya cukup ke pemda saja," kata dia saat ditemui usai Penandatanganan MoU BKPM dan Sinosure di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4/2017).
Azhar menjelaskan, hingga saat ini, investor asing dan lokal yang dimaksud Bupati Boyolali akan membangun wahana hiburan tersebut belum izin ke BKPM. "Belum ada izin ke kami. Kalau benar ada, pasti datang tapi sampai sekarang tidak datang, ya kami anggap sementara ini belum ada dulu," dia menerangkan.
Dirinya tak mempermasalahkan rencana peletakkan batu pertama atau groundbreaking wahana liburan ala Boyolali yang ditargetkan berlangsung paling cepat awal September 2017.
Baca Juga
Advertisement
"Silakan saja (groundbreaking). Kita lihat saja, banyak kok proyek yang mau groundbreaking. Mudah-mudahan ya, karena kalau ada yang datang ke kami pasti didukung, kan itu bagus ada wahana hiburan lain di Indonesia," kata Azhar.
Sebelumnya, Bupati Boyolali Seno Samodro memastikan pembangunan wahana hiburan di Kabupaten Boyolali terus berlanjut. Rencananya awal September 2017, proyek taman rekreasi yang digadang-gadang bakal menyaingi Disneyland dan Universal Studio ini bakal memasuki tahap peletakkan batu pertama (groundbreaking).
Pernyataan ini sekaligus menepis keraguan masyarakat terhadap proyek wahana hiburan senilai Rp 6,1 triliun itu. "Kalau itu dibilang hoax sih, aku sih senang saja. Request investornya kan untuk dirahasiakan," kata Seno dalam kesempatan wawancara khusus dengan Liputan6.com di Albero Resto Lounge and Cafe, tadi malam (18/4/2017).
Seno menceritakan awal mula kesepakatan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan investor untuk menggarap proyek prestisius tersebut. Investor beberapa kali melakukan penjajakan investasi di kota-kota Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Negosiasi sudah berjalan 3-4 bulan, bahkan sampai setahun. Namun, hasilnya nihil lantaran birokrasi sedemikian rumit.
"Tahun lalu November atau Desember, mereka datang ke Boyolali. Cuma 1,5 jam langsung teken nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU). Izinnya dipermudah, simpel, jadi mereka sudah yakin di Boyolali, trust nomor satu," dia menerangkan.
Lebih jauh dia mengaku, investor wahana hiburan tersebut meminta lahan seluas 100 hektare (ha). Daya tampung atau kapasitas kendaraan mencapai 22 ribu unit mobil. Sementara total kebutuhan investasi mencapai Rp 6,1 triliun.
Seno mengaku wahana hiburan yang dibangun di Boyolali bukan Disneyland. Ada tiga-empat nama yang tengah digodok dengan melihat keinginan pasar.
"Betul ini bukan Disneyland, karena kalau jadi, namanya bukan Disneyland. Dalam dunia bisnis itu biasa, franchise kan tidak harus 100 persen. Mereka sudah nego (Disneyland) tidak beli 100 persen, hanya sekitar 21-23 persen. Pakai Universal Studio 17 persen, ada lagi Warner Bros, dan lainnya. Jadi enam-delapan raksasa dunia, diambil sedikit," ujar dia.
"Jadi kalau dikonfirmasi ke pihak Walt Disney atau Disney dan mengatakan itu bukan Disneyland, ya pasti. Karena belinya hanya beberapa saja, misalnya Disneyland punya 100 wahana, cuma copy 21 wahana dipilih yang menarik, itu boleh, manajemen terbuka. Tapi itu kan urusan investor bukan aku," tambah Seno. (Fik/Gdn)
