Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap skema pembiayaan pada proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta bisa digunakan untuk pembiayaan proyek lain. Skema pembiayaan LRT sendiri tidak hanya melibatkan pemerintah tetapi juga melibatkan peran entitas.
"Kalau LRT yang dilakukan di Jakarta ini berhasil, maka pola ini bisa menyelesikan pekerjaan kita yang di Sulawesi, pekerjaan kita di Kalimantan dan bisa dilakukan untuk tempat lain," kata dalam membuka Lokakarya untuk Media Massa di Jakarta, Rabu (19/4/2017).
Baca Juga
Advertisement
Budi Karya menjelaskan, pada proyek LRT pemerintah tak mengucurkan langsung dana untuk proyek. Melainkan, diberikan kepada entitas sehingga dana tersebut bisa dikembangkan untuk modal pembangunan LRT. Keterlibatan perusahaan penting mengingat anggaran pemerintah relatif terbatas.
"Berulang Saya katakan program pemerintah banyak sekali, sehingga dibutuhkan dana yang besar. Sementara dana pemerintah relatif, katakan cuma 30 persen kita butuh dana swasta," jelas dia.
Pemerintah pun juga memberikan kepastian hukum supaya proyek ini berjalan dengan baik. "Pola ini kalau sudah ada satu pola, di mana melalui Perpres ada satu kepastian memberikan PSO dan sebagainya, bukan hanya BUMN tapi swatsa, swasta bukan hanya swasta saja, tapi asing," tutur dia.
Di samping itu, Budi Karya berharap keterlibatan swasta dalam pembangunan infrastruktur semakin besar. Pemerintah sendiri terus mengajak investor berbagai negara untuk membangun infrastruktur Indonesia. "Kami sudah bicara pihak asing apakah China, Korea, Jepang, Eropa untuk membangun infrastruktur," tandas dia. (Amd/Gdn)
