Liputan6.com, Jakarta - Indonesia akan menyampaikan laporan HAM di bawah mekanisme universal periodic review (UPR) dewan HAM PBB di Jenewa pada 3-5 Mei 2017.
Selain menyampaikan laporan HAM, Indonesia akan memamerkan sejumlah kesuksesan dalam menjaga stabilitas dan perdamaian. Termasuk salah satunya saat pelaksanaan Pilkada DKI putaran kedua.
"Ini adalah suatu kisah sukses," sebut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Arrmanantha Nasir dalam press briefing mingguan, Jumat (21/4/2017).
Pria yang kerap disapa Tata itu menuturkan bahwa yang dipamerkan bukan cuma soal stabilitas. Toleransi yang terjadi juga akan dipaparkan di depan negara-negara anggota Dewan HAM PBB.
Baca Juga
Advertisement
"Pilkada kemarin yang sukses dan damai menunjukan kebangsaan toleransi dan keberagaman yang sangat kokoh," ucapnya.
Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusian Kemlu, Dicky Komar menambahkan, Indonesia pun 100 persen siap, jika ada delegasi asing yang menanyakan Pilkada DKI Jakarta.
"Kita mengantisipasi gonjang-ganjing pilkada yang bisa kita klaim kreditnya dan sudah kita siapkan," ujar Dicky.
Dalam mekanisme UPR di Jenewa, delegasi Indonesia rencananya dipimpin dihadiri Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Dalam pelaporan UPR Indonesia berencana memberikan fokus laporannya di sejumlah hal. Di antaranya, implementasi 150 rekomendasi HAM, kemajuan implementasi yang terakhir prakarsa dan inovasi di tingkat nasional dan daerah.
