Liputan6.com, Jakarta - Semanggi interchange atau yang dikenal dengan simpang susun Semanggi akan beroperasi sesuai target yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ia menargetkan penambahan ruas jalan layang di Jembatan Semanggi itu akan selesai pada Juli dan mulai dioperasikan Agustus 2017 mendatang.
Advertisement
Proyek yang digarap PT Wijaya Karya pada awal maret 2016 itu, diharapkan dapat mengurai kemacetan 30 hingga 40 persen. Proyek pembangunan flyover Bundaran Semanggi ini memiliki panjang 796 meter di ramp 1 dan 826 meter untuk ramp 2, sementara lebar jalan 8 meter dengan dua lajur.
Nantinya, jembatan ini akan menghubungkan kendaraan yang akan melaju dari Grogol ke Senayan dan dari arah Sudirman ke Cawang.
Ahok menjelaskan, pemenang tender proyek tersebut adalah perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya (Tbk). "Pembiayaannya pengembang asal Jepang, Mori Building Company," kata Ahok, Kamis, 31 Maret 2016.
Ia mengklaim, proyek tersebut merupakan pencapaian spektakuler pemprov DKI Jakarta. Sebab, merupakan konstruksi pertama yang memasang bridge case sepanjang 80 meter.
"Ini sejarah konstruksi sipil pertama Indonesia yang memasang bridge case sepanjang 80 meter di atas Semanggi. Kalau di Hongkong, ada tapi di atas laut," kata Ahok.
Nantinya, pada peresmian jalan layang tersebut, Ahok akan meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan proyek yang diharapkan mampu mengurai banyak kemacetan Ibu Kota.
"Anggarannya dulu kami hitung-hitung sekitar Rp 500 miliar, tapi ternyata pas lelang anggarannya hanya Rp 200 miliar. Sisa uangnya mau buat kami bangun ducting di Sudirman-Thamrin," terang Ahok.
Pujian Jokowi
Presiden Jokowi memuji kerja cerdas Ahok. Presiden menilai Ahok dan jajarannya cerdas mencari sumber pendanaan pembangunan Simpang Susun Semanggi alias Semanggi Interchange.
Pembiayaan proyek tersebut tidak berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, melainkan dari pihak swasta.
Langkah cerdasnya, Ahok menggunakan Peraturan Gubernur (Pergub)DKI Jakarta, yang memberi syarat kepada sebuah perusahaan swasta untuk membiayai proyek itu sebagai kompensasi kenaikan koefisien luas bangunan (KLB) atas pembangunan konstruksi mereka di Ibu Kota.
"Pembiayaan yang dikeluarkan untuk proyek ini sangat efisien, murah juga. Saya dengar dari Pak Gubernur DKI, nilainya Rp 360 miliar," ujar Jokowi di atas Simpang Susun Semanggi, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu.
Pujian juga diberikan Presiden Jokowi kepada PT Wijaya Karya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang ditunjuk Pemerintah Provinsi DKI mengerjakan proyek.
Proyek Semanggi Interchange dimulai Agustus tahun lalu, serta ditargetkan tuntas dan dapat digunakan mulai 17 Agustus 2017, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-72.
"Saya mengacungkan jempol pada cara-cara kerja cepat PT Wika yang menyelesaikan proyek," ujar Jokowi.
Advertisement
Dikritik Anies-Sandi
Langkah cerdas Ahok ternyata dipandang salah oleh koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno atau Anies-Sandiaga, Anggawira.
Ia mengkritik, Ahok terkait penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur sebagai bagian kontribusi atas koefisien lantai bangunan (KLB).
"Pembiayaan dari sumber dana non-APBD, seperti lewat dana CSR yang dilakukan pihak swasta ini membuat pemprov DKI terkesan tidak transparan dan akuntabel," kata Koordinator Sahabat Anies Baswedan-Sandiaga Uno, Anggawira, Minggu 9 April 2017, seperti dikutip dari Antara.
Kebijakan dari Pemprov DKI tersebut, menurutnya, gagal paham karena dana CSR tersebut seharusnya dapat diputuskan bersama pengunaanya dalam forum CSR. Selain itu, dana CSR harus masuk terlebih dulu dalam mekanisme APBD.
Anggawira menyebutkan, proyek pembangunan ini seharusnya dilakukan lewat sebuah sistem tender, dengan mekanisme yang jelas guna menghindari penyalahgunaan dana.
"Artinya, hal-hal tersebut jangan dilakukan off budget. Untuk memenuhi unsur transparansi tentu lebih baik program pembangunan ini dikelola di dalam budget, lewat proses tender, dengan mekanisme yang jelas," papar anggota tim pemenangan Anies-Sandaiga.
Anggawira menilai, tindakan Ahok yang meminta pihak swasta yang kena denda atas KLB untuk membangun simpang susun Semanggi merupakan sebuah kesalahan.
Sebab menurut ketentuan yang berlaku, ia menambahkan, dana dari hasil pembayaran denda harus lebih dulu masuk sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP).
"Pemprov DKI tentunya sangat memahami ketentuan tersebut. Namun, yang jadi pertanyaan kami saat ini adalah mengapa pembangunan proyek ini harus dilakukan di luar budget," ujar Anggawira.
Untuk itu, ia menjelaskan, seharusnya kebijakan tersebut dibahas terlebih dahulu bersama DPRD.
Ikon Baru Jakarta
Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal yakin penambahan ruas jalan layang di Jembatan Semanggi akan selesai sesuai dengan target yang ditetapkan.
"Siap (Agustus kelar)," ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI, Yusmada Faizal saat dihubungi, Minggu, 23 April 2017.
Pembangunan proyek yang dilakukan PT Wijaya Karya (Tbk) menurut Yusmada akan menjadi ikon baru Ibu Kota. "New icon of Jakarta, Insya Allah," ucap dia.
Saat ini, perkembangan proyek Semanggi Interchange sudah mencapai 74 persen. Penyambungan beton terakhir pada 25 April 2017 mendatang, sehingga jalan layang baru itu akan 100 persen terhubung pada Selasa malam nanti.
"Dijadwalkan hari Selasa tanggal 25 April 2017 mulai pukul 23.30 pm dilakukan pengangkatan segmen terakhir box girder. Sehingga pekerjaan krusial struktur atas kedua ramp Semanggi diselesaikan," kata Yusmada.
Setelah penyelesaikan struktur jalan layang, Dinas Bina Marga tinggal menyelesaikan taman dan ornamen serta lampu untuk mempercantik Semanggi Interchange.
"Menyusul penyelesaian pekerjaan di bagian on-off ramp, paravet, pelapisan hormit dan pengembalian kondisi taman Semanggi," ucap dia.
"(Semanggi Interchange) Bisa menjadi spot selfie baru," tambah Yusmada.
Advertisement
