Liputan6.com, Jakarta - Kongres Ekonomi Umat 2017 yang diprakarsai MUI berakhir hari ini. Kegiatan yang dibuka Presiden Jokowi itu ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK.
Ketua Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat, Azrul Tanjung mengungkapkan, ada enam keputusan yang dihasilkan dalam kongres ekonomi umat tersebut. Pertama, dalam keputusan ditegaskan tentang sistem perekonomian yang adil, merata, dan mandiri dalam mengatasi kesenjangan ekonomi.
Advertisement
Kedua, lanjut dia, mempercepat redistribusi dan optimalisasi sumber daya alam secara arif serta berkelanjutan. Ketiga, memperkuat sumber daya manusia yang kompeten dan berdaya saing tinggi berbasis keunggulan IPTEK, inovasi, dan kewirausahaan.
"Keempat, yaitu menggerakkan koperasi dan UMKM menjadi pelaku usaha perkonomian nasional. Kelima, mewujudkan mitra sejajar usaha besar dengan koperasi dan UMKM dalam sistem produksi dan pasar terintegrasi," ucap ujar Azrul di Grand Sahid Jaya Jakarta, Senin (24/4/2017).
Menurut Azrul, saat ini pelaku UMKM kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah, padahal mereka adalah yang terbesar di Indonesia. "Karena itu berbagai konsep kita siapkan untuk mengangkat martabat UMKM," imbuh dia.
Kelima adalah pengarusutamaan ekonomi syariah dalam perekenomian nasional, tetap dalam bingkai Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan keenam, membentuk Komite Nasional Ekonomi Umat untuk mengawal arus baru perekonomian Indonesia.
Dengan enam hasil Kongres Ekonomi Umat ini, MUI juga telah mengatur langkah guna mendukung terwujudnya keputusan ini. Pertama, MUI menegaskan perlunya pemerintah menciptakan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan penekanan pada pemerataan ekonomi.
"Kedua, guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, diperlukan konsep Rancangan Undang-undang Sistem Perekonomian Nasional dalam kerangka membangun ekonomi umat," ujar Azrul.
Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang juga hadir dalam acara ini berharap hasil kongres ini dapat dijalankan sebaik-baiknya. Karena itu, ia menilai perlu membuat komite untuk mengawalnya.
"Komite ini terdiri dari majelis ulama, ormasIslam, wakil-wakil pemerintah, dan wakil-wakil pengusaha," jelas dia.
Acara dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri Kabinet Kerja serta sejumlah pengusaha nasional juga calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.
Seluruh hasil Kongres Ekonomi Umat itu diserahkan kepada pemerintah, sebagai rekomendasi terkait persoalan ekonomi umat. Rekomendasi itu diterima Wakil Presiden Jusuf Kalla.
