Liputan6.com, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, semua menteri harus siap dievaluasi oleh Presiden Jokowi, termasuk jika harus diganti atau dicopot.
"Evaluasi itu harus jalan. Kalau tidak jalan ya nanti orang berada di zona nyaman terus. Harus ada itu supaya ada target menteri-menteri bekerja sebaik-baiknya. Semua menteri harus siap," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Advertisement
Hal ini dikatakan Yasonna menyusul pernyataan Jokowi akan mencopot menterinya yang bekerja tak sesuai target.
Menteri asal PDIP ini mengingatkan reshuffle kabinet adalah hak preogratif Jokowi sebagai presiden. Dalam pemerintahan, menurut dia, adalah hal yang lumrah ada evaluasi terhadap para menteri.
"Jadi begini, soal reshuffle itu sepenuhnya otoritas presiden. Konstitusional itu," ujar Yasonna.
Beberapa waktu belakangan isu perombakan kabinet memang kembali mencuat. Sejumlah nama disebut-sebut akan berganti posisi. Bahkan, ada yang tidak bergabung lagi dengan Kabinet Kerja.
Jokowi sudah dua kali melakukan reshuffle kabinet. Pertama 12 Agustus 2015 lalu. Lima orang menteri, termasuk di dalamnya Sekretaris Kabinet, dicopot dan satu menteri diganti posisinya.
Kemudian, reshuffle jilid II terjadi pada 27 Juli 2016. Kali ini 13 posisi menteri mengalami perubahan.
