Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi pengusaha bir yang tergabung dalam Grup Industri Minuman Malt Indonesia (GIMMI) angkat bicara terkait rencana Sandiaga Uno yang akan melepas saham Pemerintah Provinsi DKI di perusahaan produsen bir, PT Delta Djakarta, saat resmi menjabat wakil gubernur nanti.
Excutive Committee GIMMI, Ipung Nimpuno mengatakan, pihaknya mendukung pengaturan dan pengendalian minuman beralkohol (minol), tapi bukan pelarangan.
Advertisement
"Kalau GIMMI selalu mendukung pengaturan dan pengendalian minol dan bukan pelarangan," ucap Ipung kepada Liputan6.com, Rabu (26/4/2017).
Menurut dia, jika dilarang peredarannya justru bisa menimbulkan masalah baru. Pelarangan hanya akan menyebabkan masalah lebih besar, seperti maraknya oplosan dan produk ilegal.
"Jakarta sebagai barometer Indonesia, semestinya lebih mencerminkan Kebhinekaan dan keberagaman masyarakatnya, termasuk dalam kebijakan minolnya," kata Ipung.
Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Daerah (BPKD) Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, PT Delta Djakarta merupakan salah satu BUMD yang menghasilkan dividen terbesar kedua.
"Kalau melihat dampaknya. Itu bagaimana kita melihat dari sisi mana. Kalau dari sisi dividen, diantara BUMD, ya nomor dua terbesar menyumbang dividen. Kalau dari PAD (Penghasilan Asli Daerah), tidak ada dampaknya, " ucap Heru kepada Liputan6.com, Rabu (26/4/2017).
Menurut dia, Pemprov DKI pernah mendapat deviden Rp 50 miliar dari PT Delta Djakarta. Namun, yang terakhir berkisar di angka Rp 25 miliar.
