Liputan6.com, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada BUMN untuk mengubah pola bisnisnya. Sebagai agen pembangunan, BUMN harus memiliki nilai strategis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Untuk itu, Jokowi meminta BUMN untuk tidak mengelola berbagai proyek yang selama ini dikerjakannya. Proyek tersebut diperintahkan justru untuk segera dijual setelah selesai dibangun.
Baca Juga
Advertisement
"Saya sudah perintahkan ke BUMN, kalau sudah bangun tol, sudah jadi, segera itu dijual. Sekuritisasi, untuk misalnya bangun habis Rp 10 triliun, dijual jadi Rp 30 triliun," kata Jokowi dalam Musrenbangnas 2017 di Menara Bidakara, Jakarta, Rabu (26/4/2017).
Dengan pola itu, maka BUMN bisa membangun berbagai proyek strategis nasional lainnya. Jokowi menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur saat ini sangat diperlukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara lain.
"Dulu BUMN kita senangnya memiliki, kalau sudah bangun terus dimiliki, setiap bulan dapat income, itu sudah kuno," tegas Jokowi.
Dalam masa kepemimpinan, Jokowi mengaku butuh dana mencapai Rp 5.500 triliun hanya untuk membangun infrastruktur di negeri ini. Namun dari dana itu, hanya sekitar 30 persen atau Rp 1.500 triliun yang bisa dipenuhi pemerintah.
Untuk itu, kecepatan BUMN dalam bekerja, ditambah berkolaborasi dengan beberapa perusahaan multinasional, mampu mempercepat pembangunan infrastruktur.
"Tidak ada jalan lain kecuali investasi, mendapatkan investor, tidak ada jalan lain," tutur Jokowi.
