Liputan6.com, Jakarta - Usai menggelar kongres ekonomi umat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan akan mulai bergerak ke bidang politik. Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) langsung mengundang beberapa petinggi partai politik (parpol).
Pertemuan di Kantor MUI, Rabu, 26 April 2017 itu mengusung tema "Membangkitkan Marwah Politik Umat Islam." Beberapa petinggi partai politik yang hadir yakni Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Achmad Basarah, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan politikus Partai Golkar Ali Mochtar Ngabalin.
Advertisement
Kehadiran para politikus tersebut, kata Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin, hanya untuk bertukar pikiran dan dialog. "Kita akan berdialog berupa tanggapan atau pandangan kritis soal harga diri dan kejayaan politik umat Islam," ucap Din saat membuka pertemuan.
Menurut Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini, umat Islam seharusnya bisa berdikari dalam kehidupan berpolitik. Aspirasi umat seharusnya dapat diperjuangkan, terakomodasi, dan bila perlu dibimbing dalam kerangka NKRI.
"Membela kepentingan umat Islam artinya membela kepentingan rakyat Indonesia. Karena itu, diharapkan ada solusi yang harus dilakukan oleh parpol dalam memperjuangkan umat Islam yang berhimpit dengan kepentingan masyarakat," beber Ketua Dewan Pertimbangan MUI ini.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan umat Islam bersatu bukan hanya saat merasa tersinggung, melainkan juga dalam kondisi apa pun. "Umat ini selalu bergerak saat disinggung. Jadi, harusnya bisa bekerja di sektor kondusif," kata Sohibul.
Fraksi MUI di DPR
Usai pertemuan, MUI berupaya menciptakan atau meningkatkan kesejahteraan dan keadilan. Salah satunya, melalui jalur politik.
Oleh karena itu, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas mengatakan, demi menciptakan arus baru, pihaknya merencanakan membuat fraksi di DPR.
"MUI ingin berkomunikasi dengan politik di Senayan sana. Jadi, ada fraksi MUI di DPR, yang akan berjuang untuk umat dan bangsa. Serta menciptakan Islam yang Rahmatan Lil Alamin, Islam yang bernusantara," kata Anwar dalam rapat pleno Dewan Kehormatan MUI, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu, 26 April 2017.
Dia menjelaskan fraksi tersebut nantinya akan memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, fraksi ini akan mengemban misi dalam rangka menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya kepentingan umat Islam semata, melainkan juga kepentingan semua umat beragama.
"Oleh karena itu, ajaran Islam itu tidak hanya untuk umat Islam, tidak hanya menguntungkan umat Islam, adalah juga menguntungkan seluruh umat manusia. Jadi semua akan merasakan nikmatnya," ungkap Anwar.
Ia mengelak dikatakan jika MUI telah terjun ke politik praktis. Alasannya, langkah politik tersebut semata-mata untuk memperjuangkan nilai-nilai.
"Jadi, DPR dalam buat kebijakan memperhatikan kemanusiaan, dan buat kebijakan yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, kalau ada kebijakan mengedepankan musyawarah dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak di DPR sana produk-produknya, perundangan-undangan tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 45," tegas Anwar.
Anwar mengungkapkan fraksi MUI ini bukan merupakan anggota baru di DPR. Para anggota fraksi ini merupakan penunjukan dari masing-masing partai sebagai perwakilan MUI di DPR.
"Enggak ada kursi. Jadi dari masing-masing partai akan kita undang mereka. Jadi, itu sebuah fraksi dari anggota DPR dari berbagai partai kita ajak memperjuangkan cita-cita dan keinginan MUI, untuk menjadikan Islam menjadi Rahmatan lil Alamin," ungkap Anwar.
Anwar mengaku langkah politik ini telah diketahui Ketua Umum MUI, Ma'ruf Amin. Bahkan, sudah menjadi pembahasan di internal.
"Kiai Ma'ruf Amin sering juga menyampaikan begitu. Jadi ada sekelompok orang, lintas partai, yang sama visinya untuk MUI, yang sama komitmen dengan MUI, dengan komitmen menjadikan Islam Rahmatan lil Alamin," pungkas Anwar.
Advertisement
