Liputan6.com, Palembang - Kasus penangkapan belasan anggota Polda Sumatera Selatan (Sumsel) pada akhir Maret 2017 lalu terus bergulir. Para pejabat kepolisian tersebut diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap calon bintara kepolisian pada tahun 2015 lalu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui ada mafia pungli di tubuh Polda Sumsel dan bertugas sebagai anggota kepolisian. Bahkan di antaranya ada yang menduduki posisi vital di Polda Sumsel.
"Memang ada mafia pungli, jadi salah satu strategi Polri adalah memperbaiki sumber daya manusia (SDM)," jelas Tito kepada Liputan6.com, seusai meluncurkan aplikasi Polisi Wong Kito dan membuka Apel Kesiapan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Mapolda Sumsel, Jumat 28 April 2017.
Salah satu perbaikan yang disebutkannya adalah dengan melakukan perekrutan calon anggota kepolisian secara transparan dan terbuka.
Baca Juga
Advertisement
Dirinya pun mengapresiasi tindakan tegas Kapolda Sumsel Irjen Pol Agung Budi Maryoto, yang telah mengungkap adanya mafia pungli di tubuh Polda Sumsel.
Dalam kasus dugaan pungli yang menyeret 15 orang anggota internal Polda Sumsel ini, masih terus diperiksa di Mabes Polri dan Polda Sumsel. Bahkan salah satu polisi yang terseret kasus mafia pungli tersebut sudah berpangkat Komisaris Besar (Kombes).
"Yang berpangkat Kombes dan Kompol akan diperiksa Mabes Polri, sedangkan berpangkat AKBP diperiksa di Polda Sumsel," ucap Kapolri.
Hingga kini, ke-15 orang tersebut sedang diproses secara internal, bahkan sudah dipindahtugaskan dan tidak diberikan posisi alias non-job. Propam Mabes Polri juga sudah memproses sesuai dengan kode etik kepolisian.
Jenderal bintang empat ini belum bisa menentukan apakah ke-15 orang tersebut akan dipecat atau tidak, karena masih menunggu hasil pemeriksaan.
"Jika dari rekomendasi sudah harus dilakukan pemecatan dengan tidak hormat (PDTH), maka akan segera dilakukan, saya tidak segan melakukan pemecatan," katanya.
Kendati terduga pelaku mafia pungli penerimaan calon bintara di Polda Sumsel ini adalah anggota kepolisian, Kapolri Tito akan terus memberi tindakan tegas. Ia berjanji dalam waktu dekat akan segera mengumumkan hasil pemeriksaan mafia pungli Sumsel tersebut.
Kasus ini juga ternyata turut menjadi pertimbangannya untuk ke depannya. Pihaknya akan lebih melakukan penyeleksian calon bintara secara ketat, transparan dan terbuka. “Salah satu strategi Polri adalah memperbaiki Sumber Daya Manusia (SDM), semua kapolda harus lebih transparan.” ungkap Kapolri.
Polisi Wong Kito
Untuk menghindari terjadinya proses penyimpangan dan korupsi di tubuh kepolisian, pihaknya menghadirkan aplikasi Polisi Wong Kito. Aplikasi berbasis IT ini memberikan solusi ke masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan publik yang mudah dan instan.
Kapolri Tito secara langsung meluncurkan dan memperkenalkan aplikasi Polisi Wong Kito. Dengan kehadiran aplikasi ini, Kapolri mengharapkan pelayanan polisi ke masyarakat bisa cepat tersampaikan.
“Aplikasi ini untuk meningkatkan pelayanan publik, bisa langsung menggunakan gadget android,” ujarnya.
Dalam aplikasi yang bisa diunduh ini, ada banyak program mini berbasis IT, seperti panic button yaitu layanan cepat dengan menekan salah satu layanan laporan saat mengalami tindak kriminal. Lalu ada pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) online.
Pihaknya mengharapkan agar masyarakat bisa lebih merasakan kehadiran pihak kepolisian dalam melayani secara langsung.
“Ini mempermudah agar tidak banyak bersentuhan dengan polisi, potensi penyimpangan dan korupsi di polisi juga mengecil,” katanya.
Aplikasi ini juga turut mendukung kemajuan kegiatan Asian Games 2018 yang akan digelar di Palembang, Sumsel. Dimana, aplikasi ini juga bisa membangun sistem keamanan secara digital untuk masyarakat sekitar dan turis luar.
Selain memberikan pelayanan ke masyarakat, aplikasi ini juga mempunyai fitur informasi lainnya, salah satunya info rekrutmen sekolah kepolisian. Bahkan, hasil rekrutmen juga bisa diumumkan secara online dan transparan.
“Nanti kita bisa melihat fiturnya yang berisi informasi rekrutmen sekolah kepolisian. Hasilnya nanti juga diumumkan (di aplikasi Polisi Wong Kito) dan lebih terbuka,” katanya.
Dari informasi yang diperoleh, beberapa anggota Polda Sumsel yang diduga terjerat kasus mafia pungli adalah Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Kabid Dokes) Kombes SU, Kasubdit Kespol AKBP SA, Kaurkes Kompol MA, Kabag Psikologi AKBP EK, Panitia Jasmani AKBP TH, dan Panitia Akademik AKBP DDP.
Lalu ada tiga bintara yaitu Bripka IS, Bripka NH dan Brigadir LT. Ada juga dua nama PNS yang ikut terjerat, yaitu FT dan Misno yang bertugas sebagai panitia kesehatan.
Advertisement
