Liputan6.com, Jakarta - Usulan hak angket KPK disetujui DPR melalui rapat pripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Namun, rapat tersebut sempat ditolak beberapa Fraksi hingga walk out karena menganggap pimpinan rapat tidak mengakomodir interupsi anggota dewan, dan memutuskan secara sepihak.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman menyatakan, partainya menolak hak angket tersebut meski sudah disetujui melalui parpurna. Ia pun menegaskan, keputusan Fahri menyetujui tak ada kaitannya dengan PKS karena partainya sudah mengaggap Fahri bukan bagian dari PKS.
Advertisement
"Fahri sudah final bukan PKS lagi. Jadi kalau Fahri selesai sudah, ketika diputuskan bukan anggota, selesai," kata Sohibul di Hotel Sahid, Jakarta, Minggu (30/4/2017).
Sohibul berujar, Fraksi PKS di DPR menolak usulan hak angket tersebut. Namun, belum semua fraksi memberikan pendapatnya termasuk PKS, Fahri Hamzah secara langsung mengetok palu sidang tanda hak angket KPK disetujui.
"Sikap fraksi jelas, clear, fraksi tidak diberikan kesempatan belum bicara sudah diketok. Masyarakat tahu siapa Fahri," ujar dia.
Terkait tanda tangan Fahri yang menyetujui hal tersebut, dia mengatakan posisi Fahri. Dimana menurutnya bukan lagi bagian dari fraksi PKS.
"Kami menolak sejak awal, tidak setuju dengan hak angket. Nah, sekarang anda lihat bukti dari awal, PKS sudah menolak. Tidak ada satupun anggota Fraksi PKS yang menandatangani. Tidak ada satupun fraksi PKS," ujar Shohibul.
"Jadi itu masalah akal-akalan dia aja. Anda sendiri jangan mengategorikan itu sebagai fraksi PKS," imbuh dia.
Saat disinggung akan ada sanksi untuk Fahri dari PKS, Sohibul menegaskan tak akan ada sanksi apapun dari partainya untuk Fahri. Sebab dia sudah bukan lagi kader partai dakwah tersebut.
"Kalau sudah pecat selesai, masyarakat sudah tahu. Kalau tetap menulis (Fahri kader PKS) itu ya jelas suatu kebohongan," kata Sohibul.
