Liputan6.com, Kupang: Proses resettlement atau pemulangan para pengungsi asal Timor Timur di sejumlah kawasan Provinsi Nusatenggara Timur, hingga saat ini masih terhambat. Soalnya, para pengungsi masih enggan dipulangkan ke Bumi Loro Sae. Buktinya, tak satu pun pengungsi yang mau mendaftar untuk dikembalikan ke tanah kelahiran mereka. Demikian diungkapkan Panglima Daerah Militer IX Udayana Mayor Jenderal TNI Willem T. da Costa di Kupang, NTT, baru-baru ini.
Da Costa menjelaskan, sejak kebijakan resetlement dikeluarkan pemerintah pada tahun silam, sosialisasi telah dilakukan ke seluruh lokasi pengungsian. Saat itu, pemerintah Indonesia berharap masalah pengungsi Timtim segera tuntas. Alasannya, untuk membangun permukiman baru bagi para pengungsi Timtim yang tak bersedia pulang dinilai hanya akan membuang-buang uang.
Kendati demikian, menurut Pangdam Udayana, sebagian pengungsi telah memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah NTT hingga kini belum melakukan apa-apa dalam proses resetlement. Sebagian pengungsi juga mengatakan bahwa mereka ingin segera pulang kembali ke tanah airnya di Timor Leste. Padahal, Pangdam Udayana menambahkan, kesungguhan pengungsi untuk pulang hingga kini belum terlihat.
Lebih jauh da Costa mengatakan, proses pemulangan pengungsi diperkirakan selesai pada tahun depan. Selain itu, TNI akan terus mengamankan wilayah pengungsian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya friksi antara pengungsi dan penduduk lokal menyusul dihentikannya jatah lauk pauk dari pemerintah [baca: Bantuan untuk Pengungsi Timtim Akan Dihentikan].
Seperti diberitakan sebelumnya, September tahun silam, sekitar 98 ribu pengungsi Timtim di NTT meminta pemerintah Indonesia menyediakan sebuah pulau kosong untuk tempat tinggal mereka. Jika diperbolehkan, mereka memilih Pulau Wetar yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Permintaan itu disampaikan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Gutteres saat menemui Wakil Presiden Hamzah Haz di Jakarta [baca: Eurico Meminta Pulau Wetar Bagi Pengungsi Timtim].(ANS/Yudah Prakoso dan Iwan Gunawan)
Da Costa menjelaskan, sejak kebijakan resetlement dikeluarkan pemerintah pada tahun silam, sosialisasi telah dilakukan ke seluruh lokasi pengungsian. Saat itu, pemerintah Indonesia berharap masalah pengungsi Timtim segera tuntas. Alasannya, untuk membangun permukiman baru bagi para pengungsi Timtim yang tak bersedia pulang dinilai hanya akan membuang-buang uang.
Kendati demikian, menurut Pangdam Udayana, sebagian pengungsi telah memutarbalikkan fakta dengan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah NTT hingga kini belum melakukan apa-apa dalam proses resetlement. Sebagian pengungsi juga mengatakan bahwa mereka ingin segera pulang kembali ke tanah airnya di Timor Leste. Padahal, Pangdam Udayana menambahkan, kesungguhan pengungsi untuk pulang hingga kini belum terlihat.
Lebih jauh da Costa mengatakan, proses pemulangan pengungsi diperkirakan selesai pada tahun depan. Selain itu, TNI akan terus mengamankan wilayah pengungsian. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya friksi antara pengungsi dan penduduk lokal menyusul dihentikannya jatah lauk pauk dari pemerintah [baca: Bantuan untuk Pengungsi Timtim Akan Dihentikan].
Seperti diberitakan sebelumnya, September tahun silam, sekitar 98 ribu pengungsi Timtim di NTT meminta pemerintah Indonesia menyediakan sebuah pulau kosong untuk tempat tinggal mereka. Jika diperbolehkan, mereka memilih Pulau Wetar yang terletak di Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Permintaan itu disampaikan mantan Wakil Panglima Pasukan Pejuang Integrasi Eurico Gutteres saat menemui Wakil Presiden Hamzah Haz di Jakarta [baca: Eurico Meminta Pulau Wetar Bagi Pengungsi Timtim].(ANS/Yudah Prakoso dan Iwan Gunawan)
