Liputan6.com, Jakarta: Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menyatakan ketidak setujuannya atas rencana pemerintah yang akan membangun gedung baru untuk para anggota DPR, pembuatan gedung baru ini ditaksir akan memakan biaya sebesar Rp 1,6 triliun.
PBHI dalam siaran persnya, Rabu (1/9), menganggap kebijakan ini kurang sensitif, karena akan melukai rasa keadilan dan menyakiti hati rakyat. Begitu banyak persoalan rakyat yang lebih memerlukan dukungan dan kebijakan anggaran tersebut, ketimbang pembangunan gedung dan fasilitas baru yang cendrung mengada-ada.
PBHI menganggap, DPR seharusnya mengembalikan kembali kepercayaan rakyat atas kinerja, integritas, moralitas politik, serta rasa tanggung jawab yang tinggi yang selama ini dinantikan rakyat Indonesia, sebagai wakil aspirasi rakyat. DPR juga dianggap telah menciderai dan mereproduksi hal-hal yang justru menebar kontroversi.(AYB)
PBHI dalam siaran persnya, Rabu (1/9), menganggap kebijakan ini kurang sensitif, karena akan melukai rasa keadilan dan menyakiti hati rakyat. Begitu banyak persoalan rakyat yang lebih memerlukan dukungan dan kebijakan anggaran tersebut, ketimbang pembangunan gedung dan fasilitas baru yang cendrung mengada-ada.
PBHI menganggap, DPR seharusnya mengembalikan kembali kepercayaan rakyat atas kinerja, integritas, moralitas politik, serta rasa tanggung jawab yang tinggi yang selama ini dinantikan rakyat Indonesia, sebagai wakil aspirasi rakyat. DPR juga dianggap telah menciderai dan mereproduksi hal-hal yang justru menebar kontroversi.(AYB)