Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menantang pihak yang kontra atau menolak proyek reklamasi Teluk Jakarta untuk membuktikan secara ilmiah kesalahan proyek tersebut.
Luhut mengaku sedang mempersiapkan satu diskusi yang akan mengundang berbagai pihak, antara lain Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan, serta penentang proyek reklamasi untuk membahas proyek tersebut.
"Saya sedang siapkan. Nanti kalau sudah siap baru saya undang semua stake holder termasuk yang menentang," kata dia di kampung nelayan, Cilincing, Jakarta, Sabtu (6/5/2017).
Menurut Luhut, pihak yang menolak reklamasi akan diberikan kesempatan berbicara dalam diskusi tersebut. Mereka diminta untuk membuktikan secara ilmiah kesalahan proyek reklamasi.
Baca Juga
Advertisement
"Bicara secara ilmiah, di mana salahnya. Saya akan undang dan hadapi semua yang mau bicara tapi dengan data, jangan hanya teriak-teriak saja," tegas dia.
Luhut mengungkapkan, saat ini proyek reklamasi masih dalam kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Emil Salim mengatakan, kebijakan reklamasi 17 pulau Teluk Jakarta bukan kebijakan keliru. Reklamasi di Teluk Jakarta dan sejumlah wilayah lain justru memiliki manfaat yang banyak. "(Kebijakan) Reklamasi tidak keliru. Justru ini akan memberikan banyak manfaat dan bisa dikelola dengan baik," kata Emil.
Kata dia, sejumlah isu yang menyangkut reklamasi dan menarik perhatian publik bisa diselesaikan dengan baik. Terutama terkait dengan pembangunannya bisa direkayasa dengan teknik yang baik.
Emil menjelaskan, pengembangan kawasan strategis Pantai Utara Jakarta sangat dibutuhkan untuk menyongsong Indonesia 2045 yang telah digagas pemerintahan sebelumnya.
Langkah tersebut penting untuk dilakukan dari saat ini, karena sudah barang tentu pengembangan kawasan strategis baru memerlukan waktu panjang.
Tak cuma itu, lanjut Emil, reklamasi juga dibutuhkan karena harga tanah di Jakarta terus meningkat setiap tahunnya. Jika disinergikan dengan proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), pengembangan Pantai Utara Jakarta juga akan menyelesaikan berbagai persoalan ekonomi dan sosial.
Salah satunya, menyelesaikan persoalan penyediaan air bersih dan penanggulangan banjir rob yang akan menjadi ancaman Jakarta dalam beberapa tahun ke depan. Karenanya, rencana reklamasi sejatinya bukan hal yang baru.
"Reklamasi bukan barang baru. Reklamasijuga sudah dikaji secara mendalam. Akhir bulan lalu saya juga sudah bertemu Presiden Joko Widodo terkait kajian reklamasi tersebut dan saat ini masih menunggu respon beliau," ucap Emil.
