Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung, sebagai tersangka kasus aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Dia diduga memberikan Surat Keterangan Lunas (SKL), salah satunya kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI).
Pemegang saham pengendali BDNI adalah Sjamsul Nursalim. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan pun meminta Sjamsul untuk cepat kembali ke Tanah Air guna memudahkan penyidikan kasus SKL BLBI.
Advertisement
Sjamsul kini berada di Singapura. Terakhir, mantan tersangka Kejaksaan Agung dalam kasus serupa itu, mengaku sakit dan berobat ke negeri singa tersebut.
KPK masih mengedepankan cara persuasif kepada Sjamsul. Lembaga pimpinan Agus Rahardjo itu pun belum meminta bantuan kepada Polri untuk mencari Sjamsul terkait kasus SKL BLBI ini.
"Saya belum mendengar ada permintaan resmi. Sejauh ini belum ada informasi," ucap Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, saat dijumpai di Taman Makam Kalibata, Sabtu 6 Mei 2017.
Menurut dia, sebelum melayangkan permintaan bantuan pencarian kepada Polri, status hukum Sjamsul harus jelas terlebih dulu.
"Kalau belum tersangka kita enggak bisa. Statusnya harus jelas dulu. Kecuali statusnya dinyatakan buron dulu oleh penyidik baru kita bisa bantu," tegas Setyo.
Namun, dia menegaskan Polri siap membantu KPK ketika permintaan itu sudah ada. Terlebih, lanjut dia, kerja sama seperti ini sudah berkali-kali terjadi.
"Saya kira begini kita punya pengalaman kasus BLBI yang lari ke Australia, kemudian yang Singapura kita membantu," tandas Setyo.
Sebelumnya, dugaan korupsi aliran dana BLBI ini juga pernah diusut Kejaksaan Agung. Sjamsul Nursalim saat itu telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyedikan (SP3) atas kasusnya pada 13 Juli 2004.
SP3 ini dikeluarkan lantaran adanya Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2002. Bagi debitor kooperatif yang sudah mengantongi Surat Keterangan Lunas (SKL), maka diberikan jaminan bebas dari jeratan pidana. Kejaksaan mengategorikan Sjamsul sebagai debitor kooperatif yang telah melunasi kucuran dana bantuan pemerintah.
