Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menilai ormas Hizbur Tahrir Indonesia (HTI) tidak mengambil peran positif dalam pembangunan nasional. HTI juga terindikasi kuat bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.
Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menegaskan, kegiatan atau aktivitas mereka hanyalah menyampaikan dakwah kepada masyarakat.
Advertisement
"Kami sampaikan bahwa kami adalah kelompok dakwah yang bergerak di negeri ini, yang kami yakini sebagai solusi permasalahan yang tengah dihadapi oleh negeri ini. Karena, kita tahu negara kita ini menghadapi masalah," tegas Ismail di Kantor HTI Tebet, Jakarta Selatan, Senin (8/5/2017).
Dakwah HTI, ia menjelaskan, karena melihat kondisi Indonesia yang memiliki banyak persoalan seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Ia menilai, beberapa persoalan tersebut tanpa ada penyelesaian dari pemerintah.
"Sebagai anak bangsa yang digerakkan oleh pemuda, kami terdorong untuk mengambil peran menyelamatkan negeri ini melalui jalan dakwah," ujar Ismail.
Tak Ada Ideologi Khilafah
Ia mengatakan, dakwah HTI merupakan bentuk tanggung jawab atas masa depan Indonesia. Karena itu, ia menyayangkan sikap pemerintah yang membubarkan HTI.
"Sungguh sangat tidak tepat sangat semena-mena bila kemudian kami diperlakukan oleh pemerintah seperti sekarang ini, tidak relevan tuduhan yang mengada-ada," ungkap Ismail.
Ia juga mengungkapkan, dakwah yang dilakukan HTI tidak bertentangan dengan Pancasila. "Kita pastikan ajaran Islam tidak bertentangan dengan Pancasila. HTI merasa bahwa dakwah HTI adalah sesuatu kebaikan," ujar dia.
Ajaran khilafah yang disebarkan HTI kepada masyarakat, Ismail menjelaskan, sudah sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya.
"Tidak ada ideologi khilafah, yang ada ajaran Islam. Islam terpecah karena ada tanggapan Islam yang salah. Karena itu kita setuju KH Hasyim Ashari adalah Islam pemersatu. Islam adalah substansi nomor satu," tandas dia.
