Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengamanatkan untuk menyamaratakan harga bahan bakar minyak (BBM) atau disebut program BBM satu harga, di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini sudah dilakukan oleh PT Pertamina (Persero).
Namun, akibatnya, perusahaan tersebut harus menanggung biaya distribusi yang mencapai Rp 2 triliun per tahun.
Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK, mengatakan, harga BBM yang disamakan hanya Premium dan Solar, karena termasuk yang bersubsidi. Hal ini dilakukan untuk keadilan nasional.
"Supaya ada keadilan nasional, maka di manapun itu, harga BBM akan disatukan, khususnya yang harga BBM subsidi, seperti Premium atau Solar. Yang lain-lainnya tidak bersubsidi. Jadi berbeda-beda," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia memberi sinyal, soal beban yang ditanggung Pertamina tersebut, akan dibantu dan ditambah oleh pemerintah.
"Karena itu, pemerintah harus meningkatkan subsidi. Artinya, karena kebutuhannya tidak terlalu besar, maka ya pemerintah demi keadilan akan menjalankan itu," tegas JK.
Dia menuturkan, program tersebut sudah dijalankan. Selain itu, program BBM satu harga memberi banyak manfaat.
"Memang selama ini sebagian besar satu harga, terkecuali daerah yang cukup sulit. Seperti Papua, harus pakai pesawat udara, macam-macam. Jadi ongkosnya tinggi. Sehingga juga harganya berbeda," kata JK.
