Liputan6.com, Tangerang Selatan - Aksi kejahatan siber (cybercrime) menggunakan teknologi komputer dan internet terus meningkat. Bentuknya beragam, mulai dari penyebaran malware, phishing, hingga aksi deface atau hacking bermotif ekonomi.
Karena itu, cybersecurity (keamanan siber) merupakan salah satu pilar penting yang harus diperhatikan, termasuk di e-Commerce. Cybersecurity penting karena pergerakan di dunia pelayanan online sangat tinggi. Di lain sisi, masalah keamanan masih dianggap sebagai nomor yang kesekian, bukan hal utama.
Baca Juga
Advertisement
Dalam salah satu sesi diskusi singkat di kelas workshop di pameran Indonesia E-Commerce and Summit Expo (IESE) 2017 yang digelar di Indonesia Convention and Exhibition (ICE), BSD City, topik keamanan siber ini sempat dibahas.
Pada kesempatan itu Teguh Arifiyadi, Kasubdit Penyidikan dan Penindakan dari Direktorat Keamanan Informasi Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo menuturkan bagaimana sudut pandang (mindset) masyarakat terhadap keamanan siber.
Ketika membangun rumah mahal seharga Rp 1 miliar, apakah pagar yang dibangun juga bakal mahal? Ternyata tidak. Menurutnya kesadaran terkait keamanan masih rendah.
Di Kementerian Kominfo sendiri Teguh mengakui keamanan siber dulunya belum menjadi prioritas. Tahun 2005 belum ada satu divisi pun yang menangani keamanan siber. Baru lima tahun kemudian dibentuk direktorat, itu pun hanya information security. Karena itu jika ditanya tentang data terkait keamanan siber, di Indonesia belum ada data yang akurat.
"Jadi kalau ditanya kondisi, kita tidak tahu karena tidak ada data statistiknya. Kominfo sendiri tidak ada divisi khusus yang bertugas memantau serangan. Karena kita tidak pernah memprogramkannya, ini semua tergantung dari komitmen leader di atasnya. Tapi sekarang di bawah komando Menteri Rudiantara, kami sudah fokus melakukan itu," tuturnya.
Dalam beberapa tahun ke depan pemerintah melalui Kemenkominfo nantinya akan bisa merilis data terkait keamanan siber ke publik, jadi tunggu saja. Saat ini kalau pun Kemenkominfo punya data, Polda juga punya data, tapi tidak pernah dilakukan sinkronisasi karena standar acuannya tidak jelas.
Jangan Andalkan Pemerintah Saja
Sementara itu Fetri Miftach, Director Xynexis menambahkan, pekerjaan rumah pemerintah Indonesia sekarang sangat sangat banyak. Kita juga seharusnya memahami bahwa rentang negara Indonesia sangat luas, bukan hanya Ibu Kota.
"Jadi mau tidak mau kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi memainkan peran masing-masing", kata Fetri.
Misalnya di online service, sistem yang dibuat seharusnya sudah mempertimbangkan banyak aspek. Sistem salah satu aplikasi ojek online misalnya, masih bisa dikadali agar sopir bisa mendapatkan banyak poin, dan lain-lain. Atau pada saat kerjasama barulah kelemahan-kelemahan dari sistem itu muncul.
Fetri mengimbau agar perusahaan lebih kritis terhadap sistem yang dibuat dengan mendengar masukan dari banyak pihak. Karena sebanyak apa pun anggaran yang dialokasikan untuk mengamankan sebuah sistem, pasti selalu ada celah.
"Perlu disiapkan langkah-langkah antisipasi untuk menindaklanjuti suatu kejadian. Kegagalan pasti terjadi meski sudah dianggarkan banyak (untuk mengamankan sistem)," tandasnya.
(Dew/Ysl)
Advertisement
