Liputan6.com, Jakarta - Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjadikan danau sebagai objek wisata yang mampu menarik banyak wisatawan mancanegara. Namun sayangnya selama pengelolaan danau di Indonesia belum digarap secara serius.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia memiliki 840 danau dengan total luas mencapai 7.103 kilometer persegi. Danau-danau tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penyedia sumber air (baku) dan pemenuhan kebutuhan sosial lainnya, tapi juga memiliki potensi yang besar untuk menyokong pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata.
Saat ini, lanjut dia, pemanfaatan danau di Indonesia semakin meningkat, sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi yang semakin berkembang. Namun sayang, belum maksimalnya sinergi pengelolaan danau antar instansi, antar program, serta antar pemangku kepentingan menambah kompleksitas permasalahan dalam rangka pengembangan danau ini.
Baca Juga
Advertisement
"Sebagai negara yang memiliki ratusan danau, Indonesia perlu melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan pengelolaan danau. Penyelamatan danau sangat mendesak untuk ditangani agar danau tetap mampu memberikan manfaat bagi kehidupan manusia," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Menurut Bambang, multiguna ekosistem danau dalam menopang kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya memerlukan sistem pengelolaan yang memenuhi kaidah tata ruang yang benar, regulasi dan kelembagaan yang jelas, serta kelestarian fungsi ekosistemnya yang terus terjaga.
"Pemanfaatan ekosistem danau juga seyogyanya selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan pengelolaan danau terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, serta kepariwisataan," kata dia.
Pengelolaan danau berkelanjutan, kata Bambang, tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga atau institusi secara eksklusif, namun membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk swasta dan masyarakat. Dengan kata lain, pengelolaan danau berkelanjutan harus menjadi aksi kolektif (collective action) dari berbagai pemangku kepentingan.
"Meskipun para pemangku kepentingan umumnya memiliki tujuan yang berbeda, tetapi dalam upaya pengelolaan dan optimalisasi potensi danau, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki tujuan bersama. Agar collective action ini dapat berjalan, maka dibutuhkan koordinasi yang baik dari seluruh pemangku kepentingan, terutama di antara para pemangku kepentingan kunci yang menjadi penentu dan motor penggerak seluruh proses," tandas dia. (Dny/Gdn)
