Liputan6.com, Jakarta - Menko Polhukam Wiranto meminta masyarakat menghormati keputusan majelis hakim yang menghukum Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok selama 2 tahun penjara. Keputusan ini diminta jangan sampai menimbulkan perdebatan panjang di tengah masyarakat.
"Tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak menimbilkan pro kontra yang berkepanjangan sehingga mengganggu suasana kerja dari masyarakat sendiri," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (10/5/2017).
Advertisement
Berbagai langkah hukum yang dilakukan setelah putusan itu, Wiranto meminta masyarakat juga menghormati. Sebagai negara demokratis, hal itu biasa dilakukan dan sah-sah saja.
"Itu merupakan satu kondisi demokrasi di Indonesia yang memang harus kita hormati kehendak-kehendak, keinginan-keinginan dari berbagai pihak dengan catatan tetap dalam koridor hukum," imbuh dia.
Karena itu, seluruh warga diminta tetap tenang dalam menghadapi kondisi ini. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
"Dari awal kita sudah sampaikan masyarakat supaya tenang bisa menerima keputusan persidangan. Sedangkan upaya hukum dari berbagai pihak juga kita hormati," pungkas Wiranto.
