Liputan6.com, Jakarta - Selesainya Pilkada DKI Jakarta rupanya belum membuat situasi politik kondisif. Padahal, pemerintah tengah berupaya memenuhi target pembangunan. Di sisi lain, pembangunan butuh stabilitas politik.
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengajak semua elemen masyarakat baik warga maupun partai politik untuk menjaga situasi tetap kondusif. Komitmen serupa juga dibutuhkan untuk mendukung pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi hingga 2019.
"Pembangunan membutuhkan situasi kondusif. Karena itu, PKB mengajak seluruh partai politik, elemen masyarakat dan elemen bangsa tetap berkomitmen mendukung Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk menuntaskannya sampai 2019," kata dia di Jakarta, Sabtu (13/5/2017).
Muhaimin prihatin melihat situasi saat ini yang terkesan mulai membenturkan Presiden Jokowi dengan berbagai pihak. Tak terkecuali dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, partai politik, atau elemen masyarakat lainnya.
Situasi politik yang belum juga reda membuat banyak oknum memanfaatkan kondisi ini. Termasuk membenturkan berbagai pihak dengan Presiden agar situasi tetap tidak kondusif.
Dia menyatakan, kondisi ini tentu tidak bisa dibiarkan. Indonesia seharusnya belajar dari sejarah lama saat dipimpin Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Saat itu situasi politik diduga sengaja dibuat tidak kondusif untuk mengganggu Gus Dur.
"Pelajaran masa lalu harus kita ingat, ketika pemerintah diberhentikan di tengah jalan seperti pada masa Presiden Gus Dur. Hal ini yang harus harus dihindari," imbuh pria yang karib disapa Cak Imin itu.
Karena itu, Cak Imin meminta semua elemen masyarakat khususnya partai politik untuk bersatu mendukung pemerintah. Terlebih, saat ini pemerintah sedang bekerja keras melaksanakan pembangunan nasional dan program-program prorakyat.
"Tidak ada kata lain, partai politik harus bersatu mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga tahun 2019," pungkas Cak Imin.
Muhaimin Iskandar Prihatin Mulai Ada Pihak Benturkan Jokowi
Muhaimin Iskandar mengajak parpol mendukung Pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan dan menuntaskan pembangunan nasional hingga 2019.
diperbarui 14 Mei 2017, 06:21 WIB Sidang kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/2/2015) pagi, membahas Pilkada serentak, Perppu perubahan UU tentang kelautan, dan tentang perumahan rakyat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
350 Quote Capek untuk Menenangkan Diri dan Bangkitkan Semangat
350 Quote Coklat Terbaik untuk Pencinta Makanan Manis, dari Romantis hingga Menggelitik
Gelar Sayembara Harun Masiku Rp8 Miliar, PDIP Sebut Maruarar Sirait Arogan
Tarif PPN 12% Bakal Ditunda, Ekonom: Tak Jelas Maju Mundur
Konflik dengan HYBE, NewJeans Resmi Tinggalkan ADOR
Cara Influencer China Bangun Citra Elite: Sewa Ruang PBB hingga Hadiri Acara Donald Trump
VIDEO: Teror Penembakan, Rumah Dinas Wakil Bupati Solok Selatan Jadi Sasaran
PDIP Terima Kasih ke Rakyat Indonesia, Klaim Menang Pilkada 2024 di 14 Provinsi
Artis Senior Rahayu Effendi Meninggal Dunia, Dede Yusuf Beberkan Penyebab Berpulangnya Sang Ibunda
VIDEO: Pemotor Terjatuh Akibat Lubang yang Tergenang, Warganet: Tolong Diperbaiki
PPN Naik Jadi 12%, Buruh Minta Jatah Bansos
6 Potret 'Serangan Fajar' Jelang Pilkada Ini Bikin Tepuk Jidat, Tak Sesuai Harapan