Liputan6.com, Jakarta Ransomware WannaCry telah menghantui para pengguna komputer di Indonesia. Termasuk di antaranya instansi pemerintah seperti Badan Pusat Statistik (BPS) yang banyak berkutat pada data. Virus jahat tersebut mengincar komputer berbasis windows dengan cara mengunci sistem, sehingga pengguna tidak dapat mengakses data.
Kepala BPS Suhariyanto atau yang akrab disapa Kecuk mengaku internal BPS, khususnya di bagian Sistem Informasi Statistik (SIS), sudah mengantisipasi Ransomware WannaCry sejak kemarin (14/5/2017). Pasalnya, isu ini sudah menyebar luas.
Advertisement
"Sebetulnya kita sudah siap-siap dari kemarin pagi. Teman-teman di biro SIS sudah melakukan berbagai proteksi," ujar dia saat Konferensi Pers Neraca Perdagangan di kantornya, Jakarta, Senin (15/5/2017).
Bentuk antisipasi atau proteksi atas serangan siber Ransomware WannaCry ini, diakui Kecuk, utamanya menggandakan atau mem-back up data-data sesuai arahan Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara.
"Kita sudah mem-back up data sesuai arahan Menkominfo. Dan alhamdulillah dibuka datanya tidak ada masalah dan semoga aman-aman saja," dia menerangkan.
BPS, ujar Kecuk, mengikuti saran dari Menkominfo untuk melakukan langkah preventif mencegah serangan siber itu. "Pak Rudiantara bilang tidak usah panik, ikuti langkah-langkah yang sudah ditentukan," jelasnya.
Teror Ransomware WannaCry kini telah menyebar di 150 negara di dunia, termasuk Indonesia. Setidaknya, 200 ribu pengguna komputer sudah menjadi korban. Angka ini dilaporkan terus meningkat hingga Minggu kemarin.
Mengutip laporan CNBC, ahli keamanan menilai bahwa penyebaran Ransomware WannaCry yang berupaya mengunci komputer di berbagai organisasi, seperti pabrik mobil, rumah sakit, pertokoan, dan sekolah di banyak negara kini mulai melambat.
Direktur Europol Rob Wainwright mengatakan, serangan siber ini tergolong unik. Sebab Ransomware WannaCry digunakan bersamaan dengan fungsi worm, sehingga infeksi menyebar secara otomatis.
"Jangkauan global serangan siber yang masif ini belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah terakhir ada lebih dari 200 ribu korban di 150 negara. Banyak di antara korban adalah instansi bisnis dan perusahaan besar," kata Wainwright.
