Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, sejumlah kerja sama telah dibahas dalam forum Belt and Road Initiative (BRI) yang berlangsung di Tiongkok. Dalam kerja sama ini, skema yang akan dibangun bukanlah pinjaman dari Tiongkok ke Indonesia.
Luhut menuturkan, pemerintah akan berhati-hati dalam mengelola anggaran. Ha ini dilakukan agar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tak melebihi 30 persen.
"Pada forum Belt and Road Forum ini saya lihat, mungkin bisa dikatakan lebih baik dari APEC. Karena mereka membicarakan hal-hal konkret. Mereka (Tiongkok) kan punya dana US$ 3 triliun dan jika mereka mainkan US$ 1 triliun saja itu bisa membangun perekonomian baru di berbagai negara," kata dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (17/5/2016).
"Walau begitu kita tetap harus hati-hati, kita tidak akan menjadikan (investasi) ini menjadi pinjaman karena kita ingin mempertahankan posisi utang kita kurang dari 30 persen dari GDP," dia melanjutkan.
Baca Juga
Advertisement
Dalam kerja sama tersebut pemerintah akan memberikan kemudahan bisnis. Salah satunya insentif pajak. Luhut mengatakan, sejumlah negara telah melakukan kerja sama dengan Tiongkok. Negara-negara tersebut antara lain Arab Saudi dan Pakistan.
"Banyak negara lain yang sudah mendapatkan dana investasi ini, mungkin masih banyak negara yang ingin mendapatkannya juga. Yang sudah dapat antara lain negara Saudi Arabia misalnya, mereka membeli sebagian Saudi Aramco. Pakistan mendapat hingga US$ 62 miliar, Malaysia dapat lebih dari US$ 30 miliar, Filipina juga mendapat lebih dari US$ 20 miliar," kata dia.
Sejumlah proyek telah ditawarkan ke Tiongkok, yakni pengembangan wilayah terintegrasi di Sulawesi Utara dan Sumatera Utara.
"Pada pertemuan bilateral kemarin telah ditawarkan beberapa proyek yang direspons dengan sangat baik, seperti proyek terintegrasi di Bitung, kemudian di Sumatera Utara yang juga merupakan proyek terintegrasi, membuka konektivitas di sana. Lalu ada juga proyek listrik dan pembangunan kawasan industri di Kalimantan Utara," tandas dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT) Belt and Road Forum International di Beijing, Tiongkok.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan keinginan untuk memanfaatkan konferensi tinggi Belt and Road Forum sehingga menciptakan momentum segar terutama untuk kerja sama Tiongkok-Indonesia dalam rangka One Belt One Road (OBOR).
"Saya meyakini jika inisiatif Belt and Road akan lebih memperkokoh hubungan ekonomi antar kedua negara, terutama karena Indonesia memiliki fokus pada pembangunan infrastruktur, konektivitas, dan poros maritim," ujar Presiden Jokowi.
Dalam kaitan itu, Presiden Jokowi mengundang secara khusus pemerintah Presiden XI Jinping untuk bekerja sama dengan pemerintah Indonesia di tiga megaproyek.
Ketiga megaproyek yang ditawarkan itu adalah proyek koridor ekonomi terintegrasi, konektivitas, industri dan pariwisata di Sumatera Utara, antara lain fasilitas Pelabuhan Kuala Tanjung, akses jalan dari Kota Medan hingga Sibolga, kesempatan investasi di Sulawesi Utara yang akan meningkatkan infrastruktur di Bitung-Manado-Gorontalo melalui akses jalan, jalur kereta api, dan pelabuhan serta bandara. Selain itu juga ada investasi proyek energi dan pembangkit listrik di Kalimantan Utara. (Amd/Gdn)
