Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah akan mendorong daerah menerapkan pemerintah berbasis elektronik (e-government). Hal itu dilakukan supaya kinerja daerah lebih efektif dan efisien.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Asman Abnur meminta daerah mencontoh daerah yang lain yang telah menerapkan e-government. Lantaran dia menuturkan, sekitar 65 persen menerapkan sistem yang bersifat umum. Artinya, sistem tersebut bisa dibagikan (sharing) ke daerah lain.
"Cuma masalahnya sekarang e-government sudah terintegrasi apa belum. Ini yang belum. Tugas kita mengintegrasikan kabupaten yang lain, yang belum dengan yang sudah. Supaya lebih cepat. Tidak perlu lagi bikin tinggal contoh, tinggal copy implementasikan di tempatnya. Sekitar 65 persen yang umum sifatnya, misal e-office, e-performent best budgeting sudah terintegrasi masalah data kepegawaian," kata dia di Kementerian PAN-RB Jakarta, Rabu (17/5/2017).
Baca Juga
Advertisement
Dia menuturkan, sebanyak 35 persen merupakan sistem aplikasi yang bersifat khusus. Artinya, sistem tersebut dikembangkan masing-masing daerah sesuai kebutuhan. "Mungkin yang khusus 35 persen itu yang dibuat dan spesifik daerah masing-masing beda," ujar dia.
Asman mengatakan, sistem sharing bisa mewujudkan efisiensi. Dia mencatat, kebutuhan belanja teknologi informasi (TI) mencapai Rp 14 triliun untuk pengembangan e-government.
"Kami harapkan lebih bagus dari sekarang. Kemarin saya hitung Rp 14 triliun lebih belanja IT. Kalau itu 65 persen terintegrasikan bisa menghilangkan separuhnya," ujar dia.
Dia mengatakan, e-government akan mempengaruhi kinerja daerah. Asman menilai, masih banyak daerah yang memiliki kinerja kurang baik.
