Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah belum menetapkan operator Blok Rokan, Riau Sumatera berikutnya, setelah masa kontrak PT Chevron Pacific Indonesia mengelola blok tersebut habis pada September 2021.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pemerintah masih mencari pihak yang terbaik, untuk mengelola Blok Rokan pasca habisnya masa kontrak Chevron.
"Kita sedang evaluasi siapa yang terbaik yang akan mengelola Blok Rokan," kata Arcandra, saat menghadiri, The 41 Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition, Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (17/5/2017).
Arcandra menuturkan, pemerintah harus berhati-hati dalam menunjuk operator Blok Rokan berikutnya. Hal itu mengingat produksi minyak dari blok tersebut sangat besar sehingga menjadi tulang punggung produksi minyak Indonesia.
Baca Juga
Advertisement
"Karena blok ini signifikan kita tidak bisa main-main keputusannya harus prudent. Harus hati-hati melihat berbagai aspek dari pengembangan blok ini," tutur dia.
Arcandra pun menegaskan, saat ini belum ada keputusan pihak yang ditunjuk dalam mengelola Blok Rokan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun meneruskan kontrak Chevron.
"Belum ada keputusan apa itu BUMD, Pertamina, atau continue dengan Chevron," ucap Arcandra.
Sebelumnya, Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs Chevron Pacific Indonesia, Yanto Sianipar mengatakan, perusahaan migas asal Amerika Serikat (AS) tersebut akan memaksimalkan produksi minyak pada Blok Rokan, dengan biaya seefisien mungkin. Untuk diketahui, produksi minyak siap jual (lifting) blok tersebut mencapai 256 ribu bph pada 2016.
"Kami berkomitmen untuk produksikan Rokan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin," kata Yanto, kemarin.
Yanto menuturkan, Chevron akan bekerja optimal dalam memproduksi minyak dari blok saat ini menjadi tulang punggung produksi minyak Indonesia tersebut, sehingga dapat memberi manfaat bagi negara dan masyarakat Riau. Meski masa kontrak Chevron akan habis pada September 2021.
"Kami ingin sekali Rokan berkinerja optimum dan menghasilkan sesuatu yang berguna bagi Indonesia dan masyarakat riau, terutama dalam hal kinerja produksi dan biaya operasional," ucap dia.
Seperti diketahui, Presiden Eksplorasi dan Produksi Chevron Asia Pasific Steve W. Green menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), untuk membahas perpanjangan blok tersebut, pada 8 Maret 2017.
Menurut Yanto sebelumnya, dalam kesempatan tersebut Chevron ingin menunjukkan kepada pemerintah Indonesia, bahwa perusahaan tersebut sudah 90 tahun lebih beroperasi di Indonesia dan ingin meneruskan kerja sama dengan pemerintah.
"Chevron ingin tetap bekerja sama dengan pemerintah untuk menghasilkan energi yang aman, handal dan efisien untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi di Indonesia," kata dia.
Yanto tak menepis jika dalam pertemuan tersebut, Steve dan JK membahas soal perpanjangan kontrak bagi hasil produksi atau Production Sharing Contract (PSC) Wilayah Kerja (WK) Rokan, Riau.
Diketahui, Chevron mengelola Blok Rokan sejak 1971 dengan luas wilayah 6.264 kilometer (km) persegi. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas), lifting dari blok Rokan mencapai 256,4 ribu barel per hari (bph), atau 31,3 persen dari total lifting nasional sebesar 817,9 ribu bph per semester I 2016.
Sementara itu, Chevron menargetkan lifting minyak sebesar 228,91 ribu bph pada tahun ini. Atau menurun 8,79 persen.
"Apa yang kami sampaikan adalah kami sedang terus beroperasi sebaik-baiknya dalam masa kontrak sekarang. Kami sudah menunjukkan komitmen dengan baik untuk kontrak, yang sekarang untuk Rokan. Jadi kami sudah terus berusaha untuk memenuhi harapan pemerintah dalam kontrak Rokan sekarang ini. Itu yang kita sampaikan pada Pak Jusuf Kalla," ucap Yanto.
