Liputan6.com, Banyuwangi - Perkembangan situasi sosial politik Tanah Air akhir-akhir ini kerap dipanaskan dengan isu SARA. Situasi itu seperti hendak menggoyang keutuhan dan memecah belah persatuan dalam spektrum NKRI yang berujung pada isu gerakan makar.
Situasi sosial politik itu yang kemudian menimbulkan rasa keprihatinan Wakil Gubenur Jawa Timur Saifullah Yusuf dan Bupati Banyuwang,i Abdullah Azwar Anas.
Anas mengatakan, rasa kebangsaan perlu terus diperkuat. 'Tenun' kebangsaan jangan sampai robek hanya karena perbedaan politik di pilkada yang kemudian dibesar-besarkan.
Baca Juga
Advertisement
Dalam pandangan Anas, pesantren punya peran kuat untuk menjaga kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI. Santri-santri memiliki peran penting dalam menjaga tenun kebangsaan agar tidak robek.
"Pandangan-pandangan Islam yang moderat harus terus dikampanyekan di tengah kondisi bangsa yang kerap dirundung isu SARA dalam beberapa waktu terakhir ini," tutur Anas dalam keterangan tertulis yang diterima Liputan6.com, Rabu 17 Mei 2017.
Pandangan keberagamaan dan kebangsaan yang moderat merupakan bagian penting yang diajarkan di pesantren-pesantren. Pandangan moderat itu yang jadi modal penting bagi bangsa.
"Pesantren dengan ajarannya yang tawasuth (moderat) menjadi modal penting bagi bangsa untuk menjaga kedamaian, toleransi dan kebhinekaan," kata Anas.
Ajakan itu juga digaungkan Wakil Gubenur Jawa Timur, Saifullah Yusuf yang turut hadir di Banyuwangi. Sampai saat ini, kondisi sosial politik Jawa Timur masih adem, berbeda dengan beberapa daerah lain yang mulai hangat karena mendekati momen pilkada.
"Jawa Timur sampai saat ini masih adem. Meski sebentar lagi akan dilaksanakan Pilkada, tapi tidak dipanaskan dengan isu-isu SARA yang mengarah ke perpecahan," kata Gus Ipul, sapaan karib Saifullah Yusuf.
Situasi Jawa Timur yang kondusif tersebut, tak lain karena banyaknya forum-forum yang mempertemukan berbagai elemen masyarakat yang bisa menjaga keutuhan sesama warga dalam naungan NKRI. Misalnya haul, pengajian, istigasah, wayangan, dan media kesenian lainnya.
"Inilah yang membuat masyarakat Jatim akrab. Sehingga bisa menjaga Jatim tetap adem, termasuk di Banyuwangi yang sering kumpul para tokoh agama dan tokoh masyarakatnya," ujarnya.
Perangi Pemecah belah NKRI
Gubernur Jatim Soekarwo bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopomda) Jawa Timur juga buka suara terkait isu sosial politik Tanah Air yang sudah merongrong kutuhan NKRI. Mereka mengeluarkan sejumlah pernyataan sikap untuk memerangi oknum yang hendak memecah belah NKRI.
"Kami seluruh Forkopimda Jawa Timur sepakat akan memerangi segala bentuk ucapan maupun tindakan yang akan memecah belah bangsa," kata Gubernur yang karib disapa Pakde Karwo di Sidoarjo, Rabu 17 Mei 2017.
Forkopimda Jawa Timur akan terus mengawal perintah Presiden dalam menjaga keutuhan NKRI dengan gaya khas Jawa Timur. Yakni dengan cara persuasif maupun dialog.
"Namun hal itu tidak mengurangi ketegasan kita dalam melakukan tindakan bagi siapa pun yang mencoba memecah belah itu," kata gubernur dua periode tersebut.
Dalam pernyataan sikap Forkopimda Jawa Timur itu, pertama adalah tidak ragu ragu menindak tegas segala bentuk ucapan, tindakan yang mengganggu satu persatuan dan persaudaraan, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, melakukan tindakan hukum tegas kepada kelompok maupun individu yang berusaha memecah bangsa.
Ketiga adalah mendorong semua kekuatan elemen masyarakat untuk melawan pemecah belah bangsa. Keempat, memperkuat persatuan dan persatuan untuk menangkal segala bentuk provokasi,
Kelima, TNI- Polri akan meningkatkan bentuk pengawasan demi rasa keamanan. "Khususnya di Jawa Timur," kata Soekarwo membacakan pernyataan sikap Forkopimdo Jawa Timur.
Advertisement
