Liputan6.com, Cirebon - Pilkada DKI 2017 yang menjadi barometer langkah politik di daerah, dianggap penuh isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) selama kampanye, meski sudah jelas dilarang.
Kampanye hitam tersebut diperkirakan akan 'menular' ke daerah lain pada Pilkada berikutnya, termasuk Jawa Barat. Namun, PDIP sudah mengantisipasi terjadinya isu SARA selama masa kampanye Pilkada Jabar 2018, yang akan diselenggarakan di 17 daerah.
Advertisement
Ketua DPC PDIP Kota Cirebon Edi Suripno mengaku sudah menyusun formula untuk mencegahnya. Dia yakin imbas isu SARA pada Pilkada DKI 2017 tidak berpengaruh besar terhadap Pilkada Cirebon 2018.
"Antisipasi selalu ada, tapi di sini (Kota Cirebon) tidak terlalu signifikan. Karena Kota Cirebon sangat toleransi terhadap kerukunan antara umat beragama. Begitu pun dengan pemerintahnya," ujar Edi usai menggelar konferensi pers terkait pembukaan pendaftaran Calon Wali Kota Cirebon di Sekretariat DPC PDIP Kota Cirebon, Rabu 17 Mei 2017.
Edi menjelaskan, Kota Cirebon merupakan daerah yang memiliki sejarah besar kerukunan umat beragama. Dia mengaku sudah membangun komunikasi dengan sejumlah tokoh masyarakat, agama, dan politik.
"Deklarasi Pilkada damai memang perlu terus diadakan, kalau perlu komitmen bersama semua parpol di sini, agar mengurangi resistensi kekhawatiran unsur SARA masuk. Kita partai nasionalis, ideologi Pancasila, kita tidak mempersoalkan agama, ras, golongan," ungkap dia.
Menurut Edi pemerintah Kota Cirebon juga seharusnya berkoordinasi dengan tokoh lintas agama, masyarakat, dan lainnya untuk menangkal isu SARA sejak awal.
Edi menilai isu SARA dapat memecah belah kesatuan bangsa. Karena itu, dia mengimbau instansi terkait untuk mengantisipasi sedini mungkin peluang munculnya isu tersebut sebelum Pilkada Cirebon.
"Sama-sama bangun Kota Cirebon yang aman dan damai," imbau Ketua DPRD Kota Cirebon itu.
