Liputan6.com, Jakarta Sebanyak 11 negara bersepakat untuk tetap melanjutkan kerja sama perdagangan Trans-Pacific Partnership (TPP) meski tanpa Amerika Serikat (AS). Kesepakatan ini tampaknya sebagai bentuk perlawanan retorika proteksionisme yang digaungkan Pemerintahan Presiden AS Donald Trump.
Melansir laman CNBC, Senin (22/5/2017), ke-11 negara mencapai kesepakatan di sela-sela pertemuan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) tingkat menteri perdagangan di Hanoi, Vietnam.
Mereka juga setuju untuk membawa kesepakatan berlaku secepatnya. "Upaya ini sebagai langkah mengatasi keprihatinan kami tentang proteksionisme, demi menjaga pasar terbuka, memperkuat sistem perdagangan berbasis aturan internasional, meningkatkan perdagangan dunia, dan meningkatkan standar hidup," menurut pernyataan bersama ke-11 negara tersebut.
Baca Juga
Advertisement
Ke-11 negara setuju untuk menyelesaikan penilaian awal kerja sama ini sebelum berlangsungnya pertemuan APEC Economic Leaders pada pertengahan November di Vietnam.
Trans-Pacific Partnership sempat dianggap mati setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan perdagangan yang melibatkan 12 negara ini. Keputusan ini dinilai akan menjadi bencana yang berimbas ke sektor manufaktur Negara Adidaya tersebut.
Meskipun Perdana Menteri Jepang Shinzo Abeawalnya mengatakan bahwa Trans-Pacific Partnership tak akan berarti tanpa AS, namun baru-baru ini Pejabat Jepang diketahui memenuhi undangan dari Australia dan Selandia Baru untuk melanjutkan pembahasan kerja sama tersebut meski tanpa Amerika.
Menteri Perdagangan Selandia Baru Todd McClay mengatakan, telah banyak waktu dan upaya untuk membuat kesepakatan kerja sama ini tetap berjalan. Terutama meyakinkan negara mitra yang khawatir kerja sama tak akan berarti tanpa kehadiran AS.
"Selandia Baru tidak pernah berpikir jika kesepakatan itu sudah mati. Satu negara memutuskan untuk tidak ikut tapi masih ada perjanjian berkualitas tinggi dan seperangkat aturan di seluruh Asia Pasifik," jelas dia.
Dirjen Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Luar Negeri Chili Paulina Nazal Aranda mengatakan keputusan bersama ke-11 negara merupakan hal yang baik. "Jelas itu akan membawa manfaat bagi masyarakat kita untuk petani, keluarga, UKM, pemuda dan perempuan," jelas dia.
Dia diharapkan kelompok setuju untuk menyempurnakan kesepakatan untuk mengimbangi langkah AS.
