Liputan6.com, Jakarta - Iklim investasi di Indonesia semakin baik. Hal ini juga sudah diakui dunia dengan meningkatnya peringkat Indonesia di lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P).
Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun meminta seluruh menteri Kabinet Kerja menanggapi serius perbaikan ini. Di sisi lain, dia mengimbau stabilitas keamanan dan politik terus terjaga agar kepercayaan investor kepada Indonesia juga terpelihara.
Advertisement
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, setelah Presiden mengikuti dua agenda internasional di Beijing (Tiongkok) dan Riyadh (Arab Saudi), peluang investasi menjadi semakin besar. Di sisi lain, masyarakat juga harus mendapat informasi detail terkait maksud kedatangan investasi dalam jumlah besar.
"Jangan sampai isu-isu itu menjadi isu politik. Karena memang, Presiden semata-mata ingin ekonomi tumbuh menjadi baik," kata Pramono di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 22 Mei 2017.
Belakangan, isu investasi ini banyak disalahartikan oleh masyarakat, terutama di media sosial. Jokowi dinilai telah menjual negara dengan membuka investasi seluas-luasnya. Di sisi lain, Jokowi juga dinilai pro terhadap investor asal Tiongkok. Isu-isu inilah yang akan diluruskan pemerintah.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kehadiran Indonesia di tiga forum internasional membuka peluang datangnya investasi di bidang infrastruktur. Pertama annual meeting ABD di Yokohama (Jepang), The Belt and Road di Tiongkok, dan Islamic Development Bank yang fokus pada pendanaan sovereign wealth fund. Ketiga forum ini membuka peluang pada investasi infrastruktur.
Momentum inilah yang ditekankan Presiden Jokowi. Namun, sekarang kekhawatiran bukan pada aspek ekonomi dam finansial. Ada aspek politik yang dikhawatirkan justru lebih mendominasi.
"Tadi Presiden menginstruksikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, dan seluruh jajaran dari kepala staf, untuk ikut serta menjelaskan secara sederhana mengenai kenapa pemerintah melakukan berbagai macam kegiatan investasi, dan yang dilakukan para investor itu adalah untuk membangun Indonesia, bukan untuk mengancam Indonesia," jelas Sri Mulyani.
Investasi Bukan Utang
Sementara Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut mengenai cara menjelaskan kepada masyarakat perihal investasi yang akan masuk ke Indonesia. Yang jelas, kata Gatot, investasi bukanlah utang.
"Yang jelas investasi itu bukan utang. Investasi bukan utang. Kedua, investasi itu pasti efeknya kepada masyarakat. Itu dulu," ujar Panglima TNI.
Gatot menegaskan, tidak ada ancaman yang muncul karena banyaknya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Mereka yang merasa terancam justru dipertanyakan mengenai sikapnya tersebut.
"Ya namanya orang mau berbisnis di sini, bermanfaat untuk negara, kok mengancam, itu bagaimana? Yang ngancam itu yang merasa disaingi. Gitu kan. Orang kan berlomba-lomba untuk Indonesia. Negara A datang, biasa itu," jelas Mantan KSAD itu.
Sekarang yang paling penting adalah menjelaskan kepada masyarakat bila ada investasi yang datang di wilayah mereka. Masyarakat harus tahu manfaat datangnya investasi bagi daerah yang mereka tinggali.
"Contohnya nikel. Mau dibuat pabrik. Apa turunannya, kan gitu. Sawit yang tadinya keluar CPO, lalu ada sabun dan segala macam. Itu kan pasti beruntung. Tenaga kerja (terserap), minimal," pungkas Gatot.
