Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha meminta masyarakat untuk sama-sama meredam isu-isu terkait radikalisme. Munculnya isu radikalisme dapat mengganggu iklim investasi di Indonesia.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan mengatakan, kegiatan ekonomi dan investasi di sebuah negara termasuk Indonesia sangat bergantung pada kondisi keamanan dan politik di negara tersebut. Jika kondisi ini tidak kondusif, maka pengusaha dan investor pun akan berpikir ulang untuk berusaha serta berinvestasi di sebuah negara.
"Ekonomi ini kan tergantung salah satunya gonjang-ganjing politik, keamanan. Selama masih ada isu-isu radikalisme SARA, investor akan berpikir ini aman atau tidak, jadi akan berdampak pada ekonomi. Tidak ada investor yang mau masuk ke suatu negara yang tidak memperhitungkan faktor-faktor seperti itu," ujar dia saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (24/5/2017).
Baca Juga
Advertisement
Menurut pria yang juga anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini, ekonomi Indonesia yang mulai membaik saat ini sebenarnya tidak lepas dari kestabilan keamanan dan politik di dalam negeri. Namun, jika hal ini tidak bisa dipertahankan, maka ekonomi Indonesia berpotensi kembali merosot.
"Ekonomi yang sekarang baik, inflasi rendah, fiskal bagus, nilai tukar stabil, itu semua karena adanya kestabilan politik. Tapi investor tetap memperhitungkan masalah kestabilan negara, keuangan negara, politik. Kalau ini menghawatirkan maka akan mengganggu ekonomi, nilai tukar rupiah turun naik, dolar kabur keluar," kata dia.
Oleh sebab itu, Johnny berharap seluruh elemen masyarakat bisa menjaga kestabilan politik dan keamanan. Selain itu, masyarakat juga harus bisa menahan diri untuk tidak menyebarkan isu-isu yang berpotensi mengganggu kestabilan tersebut.
"Kita perlu melakukan rekonsiliasi nasional, memang ini faktor penting. Indonesia kan dikenal sebagai negara toleran. Semua pihak harus meredam diri untuk kepentingan negara, bukan untuk masing-masing pihak. Kalau aman nyaman orang akan berinvestasi dan otomatis ekonomi akan terus berjalan," ujar dia.
Sebelumnya pada Selasa, 23 Mei 2017, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak ingin ada ideologi lain selain Pancasila yang digunakan di Indonesia. Presiden pun telah memerintahkan Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) untuk mewaspadai berkembangnya ideologi di luar Pancasila.
"Presiden inginnya kita tidak ada ideologi lain selain ideologi pancasila. Pendiri bangsa kita menyatakan kita punya satu ideologi," kata Luhut.
Ideologi di luar Pancasila akan memecah kesatuan dan berujung menciptakan aksi radikalisme yang membuat investor tidak nyaman menanamkan modal di Indonesia. Hal ini akan membuat investasi lari dan membuat susah rakyat kecil.
