Ketua MUI: Indonesia Pasar Potensial Ekonomi Syariah

Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sangat berimbang.

oleh Zainul Arifin diperbarui 25 Mei 2017, 08:00 WIB
Presiden Jokowi dan Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin (foto: biro pers kepresidenan)

Liputan6.com, Malang - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Rais Amm PBNU KH Ma’ruf Amin menyebut Indonesia memiliki potensi untuk pengembangan perekonomian berbasis syariah.

Ini ia sampaikan saat dikukuhkan sebagai Doktor Honoris Causa dan Guru Besar Bidang Ilmu Ekonomi Muamalat Syariah oleh Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Rabu kemarin. 

“Indonesia merupakan pasar potensial bagi tumbuh kembangnya ekonomi syariah. Saat ini, kondisi perekonomian Indonesia sangat berimbang. PDRB Indonesia diproyeksikan masih 5 besar ke dunia dalam beberapa tahun ke depan,” kata KH Ma’ruf Amin dalam orasi ilmiahnya, seperti dikutip Kamis (25/5/2017).

Sumberdaya manusia Indonesia yang 67 persen di antaranya pemeluk agama Islam menjadi dasar potensi  pengembangan ekonomi syariah. Saat ini, kelas menengah baru dari pemuda muslim terus meningkat. Mereka telah tercukupi kebutuhan pokoknya, tapi masih ingin terus berkembang.

“Mereka inilah yang akan membawa perubahan besar di negeri ini. Mereka telah terpenuhi kebutuhan pokoknya, tapi akan terus mencari cara untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Seperti kebutuhan berekspresi ekonomi dan kebutuhan spiritualitasnya,” ujar Ma’ruf Amin.

Ekonomi syariah, kata dia, bisa menjadi jawaban atas kebutuhan tersebut. Kebijakan yang dibangun atas sistem ekonomi yang bersumber dari ajaran islam, diyakini lebih membawa keadilan ekonomi. Dapat meningkatkan kualitas dan menjawab kebutuhan berekspresi dalam berekonomi dan sisi kebutuhan spiritualitas.

“Tapi upaya untuk memperbesar ekonomi syariah di Indonesia tak mudah. Tapi ekonomi syariah sudah memiliki landasan yang kuat,” ujar Ma’ruf.

Rektor UIN Maliki Malang, Mudjia Rahardjo mengatakan, KH Ma’ruf Amin adalah ulama moderat yang memiliki keilmuan dan komitmen untuk bangsa dan negara.

“Karena menjadi panutan, kami memberikan gelar guru besar pada beliau. Itu tidak sembarangan, beliau layak mendapat gelar tertinggi dalam bidang akademik,” kata Mudjia.

Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo didampingi sejumlah menteri seperti Menteri Sosial Khofiffah Indar Parawansa, Menristek Dikti Mohammad Nasir. Ketua Umum PBNU, KH Said Aqiel Siradj juga tampak dalam pengukuhan tersebut.(Zainul Arifin)

 

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya